Revisi UU TNI Dipolitisasi? Faizal Assegaf Sindir Hegemoni Sipil dan Warisan Jokowi

 

Repelita Jakarta - Polemik revisi Undang-Undang TNI terus bergulir di tengah publik. Isu tersebut dinilai menjadi celah politisasi untuk melemahkan pemerintahan Prabowo Subianto.

Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf, menegaskan bahwa sistem pemerintahan tidak boleh dikuasai oleh hegemoni satu kelompok tertentu. Ia menyoroti dominasi sipil yang menurutnya justru merusak tatanan negara pascareformasi.

“Klaim legitimasi sipil lebih unggul dari militer, faktanya 27 tahun reformasi dikhianati oleh dominasi sipil. Di era kekuasaan Megawati, sejumlah aset strategis negara diobral ke asing. Konglomerat hitam diberi pengampunan, skandal BLBI ratusan triliun hingga lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia,” ujar Faizal melalui akun media X pribadinya, Senin, 17 Maret 2025.

Ia membandingkan situasi tersebut dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu sempat dituduh hendak menghidupkan dwifungsi ABRI atau rezim militerisme. Namun, menurut Faizal, tuduhan tersebut tidak terbukti.

“Ternyata tidak. SBY hanya tergelincir soal skandal Century dan proyek mangkrak Hambalang. Tapi, sepuluh tahun kekuasaan SBY justru berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Aktivis senior ini menyebut rezim SBY berhasil mengurangi beban utang luar negeri dan membangun kultur politik yang lebih bebas dan demokratis.

“Sebaliknya, Megawati dan PDIP intensif menjalin pemufakatan dengan oligarki. Ujungnya melahirkan rezim Jokowi yang super rakus dan korup. Satu dekade kekuasaan, meninggalkan segala petaka dan kerusakan bernegara secara mengerikan,” tegasnya.

Menurut Faizal, dampak kepemimpinan Jokowi dan PDIP sangat merusak. Ia menuding korupsi semakin mengganas di hampir seluruh sektor, utang negara membengkak hingga Rp10 ribu triliun, BUMN dijadikan lahan korupsi, dan sumber daya alam dieksploitasi tanpa kendali.

“UU dan konstitusi diobrak-abrik secara biadab. Tak berhenti di situ. Jokowi dan Megawati bermain drama politik. Seolah berantem, tapi di balik layar saling melindungi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Faizal menilai bahwa jejaring PDIP dan Jokowi saat ini sedang menggiring opini publik untuk membenci TNI. Menurutnya, pemerintahan Prabowo dan institusi TNI sengaja dijadikan sasaran untuk diposisikan sebagai musuh kelompok sipil.

“Mereka lupa, kekuasaan sipil ala Mega dan Jokowi justru memperalat Polri secara bringas dan sadis terhadap rakyat. Dikotomi sipil-militer harus dihentikan. Tembakan kebencian pada TNI atau Polri bukan solusi. Berpotensi menyulut konflik antar elemen bangsa. Modus licik demi menutupi aneka kejahatan oligarki, Mega, Jokowi. TNI oleng, Gibran gusur Prabowo,” tandasnya.(*).

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga