Repelita Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara tegas menolak skema power wheeling. Skema ini sebelumnya banyak didorong oleh konglomerat agar dimasukkan dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
Menurut Hashim, negara harus tetap menjadi pengendali sistem kelistrikan demi menjaga keandalan dan keterjangkauan listrik bagi seluruh masyarakat. "Saya tahu mengenai power wheeling, banyak yang ingin.
Banyak konglomerat yang minta power wheeling. Yang saya tahu ya. Jadi ini, Pak Prabowo sudah putuskan tidak. Negara jadi tetap pengendali ketahanan energi nasional," ujarnya di Jakarta.
Hashim menegaskan bahwa salah satu alasan utama pemerintah menolak skema power wheeling adalah potensi kekacauan dalam industri listrik. "Jika power wheeling diterapkan, industri listrik bisa menjadi seperti Wild West, di mana pihak asing berpotensi mendominasi sektor ini," katanya.
Power wheeling merupakan langkah awal yang dinilai dapat mengurangi kontrol negara di sektor ketenagalistrikan. Rencana implementasi skema ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan.
Sebelumnya, Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim, menyambut baik penundaan Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) yang sempat memasukkan klausul power wheeling.
"Prinsip penolakan power wheeling tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor energi. Jika terganggu, harga listrik bisa ditentukan oleh mekanisme pasar, yang berisiko merugikan masyarakat," kata Akmaluddin.
Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat. "Penundaan tersebut membuktikan bahwa pemerintah masih berpihak kepada rakyat dengan menjaga tarif listrik agar tetap terkendali dan tidak melonjak akibat penerapan power wheeling," jelasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
