Permintaan Presiden Prabowo Bangun 100 Sekolah Rakyat Setiap Tahun Bikin Kemensos Pusing

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk membangun 100 unit Sekolah Rakyat setiap tahun. Program ini menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga lainnya.

Rencana tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) Achmad Riza Patria saat diskusi publik di kantornya. Riza mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan dimulainya pembangunan 100 sekolah rakyat pada tahun ini.

"Kementerian Sosial itu dapat target bangun 100 sekolah rakyat. Presiden minta tahun ini juga harus siap 100 sekolah rakyat, boarding school," ujar Riza saat dialog publik di Kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Sekolah rakyat tersebut direncanakan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dengan penghasilan rendah. Riza menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak ingin ada lagi anak-anak yang terhambat untuk sekolah hanya karena keadaan ekonomi orangtua mereka.

"Pak Prabowo tidak ingin lagi anak-anak tukang becak, anak-anak pemulung, anak-anak orang miskin yang tidak sekolah. Dia ingin disekolahkan. Tidak hanya SD, tapi SD, SMP, SMA, bahkan di asramakan, dikasih makan 3 hari sekali," lanjut Riza.

Meskipun demikian, Riza mengakui bahwa target 100 sekolah rakyat setiap tahun merupakan tugas yang tidak mudah.

"Tahun ini 100, setiap tahun harus 100. Kementerian Sosial pusing," ungkapnya.

Riza, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, enggan menjelaskan lebih lanjut terkait lokasi pembangunan 100 sekolah rakyat tersebut. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya juga mengungkapkan bahwa pengadaan Sekolah Rakyat akan melibatkan kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah, dengan target dimulai pada tahun ajaran baru 2025/2026.

Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. "Intinya tahun ini mudah-mudahan pelaksanaan Sekolah Rakyat bisa dimulai. Pertama-tama ini utamanya untuk keluarga miskin ekstrem. Tujuan utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan membuat sekolah yang dianggap strategis," ujarnya.

Pemerintah juga telah menunjuk mantan Menteri Pendidikan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Muhammad Nuh, untuk bergabung sebagai ahli dalam tim formatur Sekolah Rakyat. Nuh mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat akan menggunakan kurikulum khusus, yang berbeda dari sekolah pada umumnya.

"Akan disiapkan guru-guru yang sangat khusus, kurikulum itu pun akan dikembangkan kurikulum khusus karena mereka boarding (asrama). Tentu kurikulum nasional plus," kata Nuh.

Nuh juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, khususnya dalam proses seleksi murid, agar program ini tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat lepas dari kemiskinan ekstrem. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga