Repelita Jakarta - Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus mendukung jika Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai mega korupsi yang terjadi di Pertamina Patra Niaga.
Sebagai mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Ahok dinilai memiliki pengetahuan luas terkait apa yang selama ini terjadi di perusahaan pelat merah tersebut.
"Saya juga senang jika Ahok diperiksa oleh Kejaksaan Agung, apalagi kalau pemeriksaannya secara terbuka," ujar Jhon di X @JhonSitorus18 (1/3/2025).
Dikatakan Jhon, dirinya mengingat ketika Ahok dipanggil menjadi saksi di sidang kasus suap reklamasi oleh mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi. Saat itu, Sanusi didakwa menerima suap Rp2 miliar terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai zonasi pesisir untuk proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
"Kita disuguhkan dengan tontonan gratis dan penuh daging soal ilmu hukum dan logika di depan pengadilan," terangnya.
Jhon menuturkan bahwa Ahok paham mengenai detil soal apa yang dia kerjakan dalam ranah komisaris Pertamina.
"Yang jelas, Ahok tidak pernah lari atau mangkir. Ahok selalu hadir dengan tegak kepala," tandasnya.
Terpisah, Elite Partai Demokrat, Andi Arief, menyoroti polemik dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga dan mempertanyakan kinerja Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Andi Arief menyinggung pembangunan kilang minyak yang sudah lama menjadi isu publik. Ia mempertanyakan berapa banyak kilang yang telah dibangun selama Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.
"Soal pembangunan kilang minyak jadi wacana publik sejak lama," ujar Andi Arief di X @Andiarief (1/3/2025).
"Tolong titip pertanyaan buat Pak Ahok berapa banyak kilang yang sudah dibangun dimasa menjadi komut?" tambahnya.
Ia juga menilai bahwa dalam berbagai wawancara Ahok di sejumlah stasiun televisi, pertanyaan mengenai progres pembangunan kilang tidak pernah ditanyakan.
"Melihat wawancaranya di beberapa TV, itu tidak ditanyakan," tandasnya.
Andi Arief bilang, berdasarkan pengakuan Ahok dalam beberapa kesempatan, Komut tidak bisa mengawasi anak perusahaan karena alasan tersendiri.
"Karena anak perusahaan itu memiliki komisarisnya sendiri. Dalam bahasa lain Ahok merasa gak berdaya," kuncinya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap skandal korupsi dalam ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Salah satu modus yang dilakukan adalah memanipulasi bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 90 menjadi RON 92 sebelum dipasarkan, menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp 193,7 triliun.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, menjelaskan bahwa pengadaan BBM ini dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Namun, dalam praktiknya, perusahaan tersebut membeli BBM dengan kualitas lebih rendah (RON 90), lalu menjualnya seolah-olah sebagai RON 92 dengan harga yang lebih tinggi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
