TNI Diminta Transparan dan Tegas Tangani Kasus Penyerangan Polres Tarakan

 

Repelita Tarakan - TNI diminta untuk bersikap transparan dalam menangani kasus penyerangan markas Polres Tarakan, Kalimantan Utara, yang melibatkan sejumlah anggotanya. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, menegaskan bahwa seluruh prajurit yang terlibat harus diproses secara hukum, baik untuk pelanggaran pidana maupun disiplin, agar tidak menimbulkan kesan impunitas.

"Setiap anggota yang terlibat dalam bentrokan harus diproses, baik pelanggaran pidana maupun pelanggaran disiplin, dan ini sebaiknya dilakukan secara akuntabel," ujar Fahmi, Rabu.

Ia menekankan bahwa penyelesaian kasus ini tidak boleh hanya dilakukan secara internal tanpa kejelasan sanksi. Jika itu terjadi, publik bisa menilai bahwa ada perlindungan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran, yang justru dapat merusak citra institusi.

"Jika hanya diselesaikan secara internal, apalagi tanpa kejelasan sanksi yang diberikan, hal ini dapat menimbulkan kesan impunitas dan justru memperburuk citra institusi di mata publik," katanya.

Ketua Badan Pengurus CENTRA Initiative, Al Araf, juga mendesak agar TNI mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya yang terlibat. Menurutnya, jika kasus ini tidak ditangani dengan serius, maka kejadian serupa dapat kembali terjadi di masa mendatang.

Al Araf menyinggung kasus bentrokan serupa yang pernah terjadi di Deli Serdang beberapa waktu lalu. Ia menilai peristiwa itu menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya efektif dalam menindak anggota TNI yang melakukan pelanggaran, sehingga alih-alih melindungi masyarakat, mereka justru bisa menjadi pelaku kekerasan terhadap warga atau aparat lainnya.

"CENTRA Initiative mendesak agar proses penyelesaian kasus ini dilakukan dengan cepat, transparan, dan akuntabel, serta melibatkan berbagai pihak agar prosesnya tetap independen," ujarnya.

Insiden penyerangan oleh anggota TNI ke Mapolres Tarakan terjadi pada Senin malam. Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen Rudy Rachmat Nugraha, telah bertemu dengan Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, serta jajaran Forkopimda untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi, personel Yonif 613/Rja telah memperbaiki fasilitas Mapolres yang mengalami kerusakan. Langkah ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab serta komitmen untuk menjaga hubungan baik antara TNI dan Polri. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga