Repelita Jakarta - Pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatan Kepala Departemen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dinilai mirip dengan peristiwa yang dialami Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, menyebut bahwa Ubedilah dan Hasto sama-sama menjadi korban pembungkaman akibat sikap kritis mereka terhadap pemerintahan era Presiden Joko Widodo.
"Sebelum Ubedilah, ada Sekjen Hasto yang ditersangkakan KPK. Ini merupakan dampak langsung dari sikap vokal dan kritis mereka terhadap Jokowi dan keluarganya," kata Guntur.
Guntur mengungkit pengakuan Ubedilah yang telah berulang kali melaporkan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan Jokowi dan keluarganya ke KPK. Namun, hingga kini, laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPK.
"Terakhir pada 7 Januari 2025, Ubedilah bersama Nurani '98 kembali melaporkan Jokowi dan keluarganya setelah masuk dalam rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mencantumkan nama Jokowi sebagai finalis pemimpin paling korup dan terlibat kejahatan terorganisir pada tahun 2024," ungkap Guntur.
Atas dasar itu, Guntur meyakini bahwa pencopotan Ubedilah dari jabatannya di UNJ, yang seharusnya diemban hingga tahun 2027, adalah bukti nyata pembungkaman terhadap kritikus. "Meskipun Jokowi sudah tidak menjabat presiden, tapi ia masih berlagak menjadi presiden dengan terus menggalang orang-orang ke rumahnya di Solo membentuk opini bahwa dia masih sangat berpengaruh di negeri ini," pungkas Guntur.
Ubedilah dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi (Kepala Departemen) Pendidikan Sosiologi UNJ oleh Rektor UNJ. Pencopotan ini dilakukan sebelum waktunya karena jabatan tersebut seharusnya diemban hingga 2027. "Masa jabatan saya menurut SK Rektor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025. Saya tidak tahu apa alasannya," kata Ubedilah. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok