Pembangunan IKN Terkendala Pemangkasan Anggaran, Komitmen Presiden Prabowo Tetap Dilanjutkan

 

Repelita Jakarta - Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi merespon santai ketika ditanya soal anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi salah satu yang ditinjau ulang oleh pemerintah. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi hanya mengatakan agar hal tersebut ditanyakan langsung ke pemerintah saja, bukan ke dirinya. Karena menurutnya ia tak berwenang menerima informasi secara langsung tentang perkembangan IKN.

“Tanyakan ke pemerintah. Itu kan urusan pemerintah. Enggak ada hubungannya. Laporan progres ya ke Presiden,” tutur Jokowi.

Jokowi mengaku selama ini ia tak begitu mengikuti langsung perkembangan IKN. Dan jika berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, ia hanya menanyakan masalah pribadi.

“Ya kadang-kadang mengabarkan aja bukan urusan pekerjaan. Sehat, Pak Bas. Keluarga gimana,” ungkapnya.

IKN kembali menjadi perbincangan publik usai pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang berujar anggaran diblokir sehingga proyek di IKN tak bisa dijalankan. Namun, belakangan ia meralat perkataannya. Ia sebenarnya ingin mengatakan bahwa dampak dari efisiensi anggaran, pihaknya harus mengajukan kembali perencanaan ke DPR RI untuk disetujui.

“Sebetulnya bukan di-lock. Beberapa kali Bapak Presiden (Prabowo) mengatakan bahwa kita wajib efisien. Mengurangi kebocoran sana-sini. Salah satu cara Pak Presiden kepada menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi,” ungkapnya.

Dody mengatakan anggaran belum bisa dijalankan karena masih dalam proses persetujuan. Anggaran yang dimaksud mencakup semua proyek, tak hanya yang berkaitan dengan IKN.

“Saya nggak tahu kalau IKN. Saya terefisiensi. Nggak cuma IKN semua kena,” jelasnya.

Disisi lain, Prabowo sebenarnya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 48 Triliun untuk IKN. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI), Hasan Nasbi. Hasan menegaskan, Presiden tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Yang jelas komitmen dari bapak Presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan. Bahwa selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan, kalau tidak salah Rp 48 T komitmen selama 5 tahun ke depan," kata Hasan.

Penegasan ini disampaikan untuk membantah kabar pemangkasan anggaran IKN.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan kabar soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Dody Hanggodo, Menteri PU mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya untuk proyek IKN diblokir. Hal ini disampaikan Dody usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025).

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ucap Dody.

Dody pun sempat curhat dengan nada berkelakar bahwa anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli makan siang.

Sebelumnya, Kementerian PU telah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 14,87 triliun untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN. Angka ini merupakan bagian dari total tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PU untuk tahun 2025, yaitu sebesar Rp 60,6 triliun.

Pengajuan tersebut meliputi alokasi untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar untuk pembangunan jalan di KIPP, jalan tol, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II. Selain itu, alokasi untuk Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar untuk penyelesaian SPAM, sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan BIN.

Namun, harapan penambahan anggaran tak bisa segera direalisasikan usai adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Hal ini berakibat pada pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun, menyisakan anggaran hanya Rp 29,57 triliun dari pagu awal Rp 110,95 triliun.

Dengan diblokirnya anggaran IKN, kelanjutan proyek ini menjadi tanda tanya besar. Akankah pembangunan IKN dilanjutkan?

Dikutip dari Kompas.com, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki tahap kedua pada tahun 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berbeda dengan tahap pertama yang fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tahap kedua akan berfokus pada penyempurnaan fasilitas. Tak terkecuali, fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder, perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI-Polri, serta perkantoran pemerintahan pusat, serta pemindahan aparatur sipil negara (ASN).

Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo menargetkan IKN mampu menjadi Ibu Kota pada tahun 2028. Oleh karena itu, pemerintah akan mengejar pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, setelah fokus pada pembangunan gedung-gedung eksekutif di tahap pertama.

Namun, yang terbaru, Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan penghematan anggaran hingga Rp 306,6 triliun, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Efisiensi itu mengharuskan kementerian/lembaga mengerem belanja, kecuali untuk bantuan sosial (bansos) dan belanja pegawai.

Sejumlah pos pengeluaran yang sudah pasti dipotong, antara lain alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, rapat-rapat, dan seminar-seminar tanpa hasil nyata. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, termasuk apakah anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), yang pembangunannya dimulai di era Presiden RI Joko Widodo, turut terkena imbas. Akankah Mangkrak?

Mangkraknya pembangunan IKN nyatanya dibantah oleh Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw. Troy justru menjelaskan bahwa tahap kedua pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya.

Pernyataan Troy ini sekaligus membantah isu yang menyebut bahwa pembangunan calon ibu kota baru tersebut berhenti dan pekerja dipulangkan.

"Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing,” kata Troy saat dihubungi Antara, Jumat (7/2/2025).

Berikut Sumber Pendanaan IKN

Adapun pada tahap awal, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluruhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, proyek-proyek pendukung seperti hotel hingga sekolah berasal dari investasi.

Sementara di tahap kedua, sumber anggarannya lebih bervariasi. Selain dari APBN yang sudah dialokasikan senilai Rp 48,8 triliun, anggaran pembangunan bisa dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta yang diproyeksi senilai Rp 6,49 triliun hingga Februari 2025.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, mengatakan, anggaran pembangunan IKN dari APBN sedikit demi sedikit bakal dikurangi. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pendanaan untuk pembangunan IKN bisa bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara sumber lain itu bisa berupa skema pendanaan yang berasal dari kontribusi swasta, pembiayaan creative financing, dan pajak khusus IKN.

"Pembangunan IKN yang tadinya 100 persen itu APBN, lama-lama di sini proporsi APBN memang harus dikurangi. Dan di sini investor, baik itu asing maupun dalam negeri, sudah melihat bahwa negara itu serius membangun IKN, baru mereka kemudian masuk untuk menanamkan modalnya," jelas Uki.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga