Pemangkasan Anggaran Kementerian PKP 69,23 Persen, Maruarar Sirait: Kami Tetap Kreatif Dalam Menjalankan Program

Repelita Prima Medya 2/07/2025 02:29:00 PM 0

Pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dipangkas dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun pada 2025. Hal itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait usai rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025). Ara topang dagung saat rapat.

Repelita, Jakarta - Pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun 2025 mengalami pemangkasan signifikan sebesar 69,23 persen, dari semula Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan hal ini setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025). "Efisiensi kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun. Tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami kreatif," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Ara menegaskan bahwa meskipun anggaran terbatas, jajarannya tetap berkomitmen menjalankan program-program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. "Untuk selama satu tahun ini, (program) 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi," jelas Ara.

Menurutnya, pemangkasan anggaran ini akan mempengaruhi pelaksanaan program, namun pihaknya akan lebih kreatif dalam menghadapi tantangan ini. "Kami berpikir program-program yang menyentuh ke masyarakat langsung seperti BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) dan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) paling tidak 220.000 kami jalankan," tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Ara tidak memiliki kesempatan untuk memaparkan lebih lanjut terkait pemangkasan anggaran Kementerian PKP. Namun, saat Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaparkan pemangkasan anggaran Kementerian PU, Ara terlihat menunduk, seakan memikirkan dampak dari kebijakan tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menentang pemangkasan anggaran, terutama untuk Kementerian PU. "Ini emang harus kita setujui ya? Karena emang enggak masuk di akal. Itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan, mau kita-kita putar yang enggak kita dapat dapilnya," kata Adian. Ia menilai bahwa pengurangan anggaran sebesar Rp 81 triliun akan memiliki dampak yang luas.

Adian menegaskan bahwa jika anggaran tersebut tidak bisa diubah lagi, maka pihaknya akan menerima kenyataan tersebut, meski dengan rasa kecewa. "Jadi kalau menurut saya, teman-teman di DPR harus rela enggak buat apa-apa untuk dapilnya. Jadi pembohong lah setahun, karena tidak mampu menepati janjinya," ujarnya.

Ia juga menyatakan, "Apa yang mau kita utak-atik ini? Enggak ada lagi. Tapi kalau memang tidak bisa diubah lagi angkanya, ya ketuk saja."(*)

Editor: 91224 R-ID Elok