Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Nusron Wahid Pilih Naik Sepeda Motor atau Jalan Kaki Ketimbang Gunakan Kendaraan Umum

 Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).

Repelita Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa dirinya lebih memilih menaiki sepeda motor atau berjalan kaki ketimbang menggunakan transportasi umum.

Hal ini ia sampaikan sebagai respons terhadap desakan agar pejabat negara menaiki kendaraan umum setidaknya satu kali dalam seminggu, mengingat patwal yang mengawal kendaraan mereka digaji oleh rakyat.

"Sebetulnya kalau tujuannya malah untuk itu, sekali-kali naik sepeda motor, saya malah lebih setuju. Kenapa? Bisa lebih cepat naik sepeda motor," ujar Nusron saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).

"Atau sekali-kali jalan kaki kalau jalanan pendek itu malah lebih pendek (waktunya)," lanjutnya.

Nusron menyatakan bahwa menggunakan kendaraan umum adalah pilihan sukarela. Ia menambahkan bahwa, dalam kondisi terdesak, naik sepeda motor bisa lebih cepat dibandingkan kendaraan umum.

"Soal naik apa itu, bagi saya tidak substansi. Itu hanya karikatif (sukarela) soal naik angkutan umum. Bisa jadi dalam situasi kondisi terdesak dan cepat, naik kendaraan umum bisa lebih mahal daripada naik mobil dan sepeda motor. Ya kan?" katanya.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sebelumnya mendesak agar pengawalan dan patroli (patwal) untuk pejabat dibatasi, kecuali untuk presiden dan wakil presiden.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno menilai, pejabat seharusnya lebih akrab dengan angkutan umum agar dapat memahami kondisi kemacetan yang dialami masyarakat.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," ujar Djoko dalam penjelasannya pada Senin (27/1/2025).

Djoko juga menegaskan bahwa pejabat negara, kecuali presiden dan wakil presiden, tidak perlu mendapatkan layanan patwal. Ia mengusulkan agar layanan patwal dialihkan untuk penggunaan angkutan umum, yang dinilai sudah cukup representatif di Jakarta.

"Angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," kata Djoko.

Djoko bahkan menyatakan bahwa semua perumahan dan kawasan permukiman di Jakarta kini sudah dilayani oleh angkutan umum, dengan setiap hunian berjarak sekitar 500 meter dari halte. Kondisi ini menunjukkan bahwa angkutan umum di Jakarta telah merata, tidak jauh berbeda dengan kota-kota dunia lainnya yang masyarakat dan pejabatnya sudah terbiasa menggunakan angkutan umum.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Bottom

Copyright © 2023 - Repelita.net | All Right Reserved