Repelita Jakarta - Larangan penjualan LPG 3 kilogram atau gas melon di pedagang eceran telah menambah kepedihan masyarakat, terutama kalangan ibu rumah tangga. Kebijakan ini seakan telah diskenariokan untuk menurunkan citra Presiden Prabowo Subianto di mata rakyat.
Pengamat politik dan keamanan, Muhammad Sutisna, menilai bahwa kekisruhan terkait gas melon berawal dari kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Sutisna juga mengungkapkan kekecewaannya karena kebijakan tersebut ternyata bukanlah instruksi langsung dari Presiden Prabowo.
"Ini semacam ada skenario untuk membenturkan Presiden dengan rakyatnya. Padahal kita lihat ketulusan seorang Presiden Prabowo kepada rakyat tak perlu diragukan," kata Sutisna.
Sutisna juga menambahkan bahwa mengingat kemarahan rakyat yang meluas, Presiden Prabowo diharapkan untuk tidak tinggal diam agar situasi di kalangan masyarakat bawah tidak semakin gaduh.
Menurut Sutisna, Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri yang kerap menimbulkan kegaduhan dan memiliki agenda tertentu. "Jangan seperti Menteri Bahlil yang tiba-tiba mengeluarkan kebijakan kontroversial tanpa adanya sosialisasi yang jelas. Menteri seperti ini sudah sangat layak dicopot," pungkas Sutisna.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok