Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipertanyakan, Pakar: Tidak Ada Jembatan Penghubung Gagasan Presiden

Repelita Jakarta - Kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran masih menjadi perbincangan hangat, terutama terkait dengan kebijakan yang sempat menimbulkan kegaduhan dan akhirnya dianulir oleh pemerintah sendiri, mulai dari PPN 12 persen hingga terbaru kebijakan LPG 3 kg.

Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, menilai bahwa tidak ada jembatan penghubung antara gagasan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada para pembantunya, baik kementerian maupun lembaga terkait.

Mada menyebut gaya kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai "solidarity maker", jika mengacu pada gaya kepemimpinan Soekarno-Hatta yang dikenal sebagai solidarity maker dan administrator. Namun, sayangnya Wakil Presiden Gibran bukanlah tipe administrator.

"Pak Prabowo tentu saja bukan tipe pemimpin yang administrator. Nah, tapi sayangnya wakil presidennya juga bukan administrator, tapi bukan juga solidarity maker. Gaya kepemimpinannya itu masih mencari gaya," ungkap Mada, Sabtu (8/2/2025).

Kondisi tersebut menyebabkan tidak terbentuknya komunikasi yang efektif atau jembatan yang baik antara gagasan presiden dan implementasinya di tingkat kementerian.

"Tidak ada jembatan untuk mengoperasionalkan gagasan-gagasan abstrak presiden itu dalam program yang konkret di level kementerian. Itu menurut saya enggak ada, orang atau lembaga yang menjembatani," tegasnya.

Mada juga mengkritisi bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahan, gagasan-gagasan presiden hanya berkembang ke mana-mana tanpa adanya implementasi yang jelas.

"Jadi akhirnya 100 hari pertama kemarin itu, saya ingat Pak Prabowo itu sangat diskursif sekali. Wacananya berkembang ke mana-mana, mau ini, mau itu, tapi tidak ada yang kemudian mengimbangi dengan tipe administrator. Sehingga, wacana itu hanya ambisius dan abstrak," tambahnya.

Menurut Mada, sebagian jabatan-jabatan strategis yang masih dipegang oleh sosok dari era Presiden Jokowi belum dapat bekerja maksimal. Konteks kesinambungan antara pemerintahan saat ini dan yang lalu belum terbentuk.

"Itu sama sekali belum bisa menterjemahkan gagasan-gagasan itu. Jadi dalam konteks itu sebenarnya semangat kesinambungan antara pemerintahan yang sekarang dengan pemerintahan yang lalu itu sebenarnya belum terbentuk," jelasnya.

Terkait dengan wacana reshuffle kabinet, Mada meminta agar Presiden Prabowo lebih serius mengevaluasi kinerja para menterinya. Jika dalam 100 hari pertama tidak ada perubahan signifikan, reshuffle kabinet bisa dilakukan dalam enam bulan atau maksimal satu tahun.

"Kalau memang dirasakan akselerasinya itu enggak ada, reshuffle mungkin bisa dilakukan atau maksimal itu satu tahun. Karena kalau kayak gini terus enggak ada perubahan, ya kayak gini terus," tandasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga