Repelita Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa hingga saat ini Jakarta masih berstatus ibu kota negara secara sah.
Perpindahan status ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan resmi berlaku jika Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres).
Hal itu disampaikan Tito saat menjelaskan lokasi pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
"Saya ingin menegaskan di sini, karena saya lihat di berita macam-macam, ibu kota negara dianggap Ibu Kota Nusantara. Sesuai dengan undang-undang, perpindahan ibu kota harus ditetapkan dengan Peraturan Presiden," ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa Jakarta masih tetap berfungsi sebagai ibu kota negara hingga perpindahan ke IKN ditetapkan secara resmi melalui regulasi yang berlaku.
Pelantikan kepala daerah secara bertahap pun akan berlangsung di Jakarta sesuai ketentuan hukum yang ada.
“Selagi perpresnya belum operasional sebagai ibu kota negara, maka ibu kota tetap di Jakarta, meskipun nama Jakarta sudah menjadi Daerah Khusus Jakarta,” lanjut Tito.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memilih tanggal 20 Februari 2025 untuk menggelar pelantikan kepala daerah non-sengketa dan hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK).
Tito mengaku sebelumnya telah mengusulkan tanggal 18, 19, dan 20 Februari kepada Presiden Prabowo.
"Kita mengancer kira-kira tanggal 18, 19, 20 dan saya melapor kepada Pak Presiden, kemudian beliau memilih tanggal 20, hari Kamis," ujarnya.
Tito menambahkan bahwa pemilihan tanggal tersebut telah mempertimbangkan jadwal putusan dismissal yang akan digelar MK.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
