Repelita Jakarta - Pada hari Senin (17/2/2025), ribuan mahasiswa turun ke jalan dalam aksi protes terhadap kebijakan pemerintah yang mereka anggap tidak konsisten. Meskipun pemerintah mengklaim berupaya menghemat anggaran, kenyataannya justru terjadi pembengkakan birokrasi yang bertentangan dengan upaya efisiensi anggaran.
Para mahasiswa menyoroti paradoks yang terlihat jelas, di mana sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan justru mendapatkan porsi anggaran yang lebih sedikit, sementara jumlah kementerian dan pejabat semakin bertambah. Mereka mempertanyakan apakah langkah penghematan anggaran yang diumumkan pemerintah benar-benar terfokus pada pengurangan pengeluaran negara atau justru lebih mengutamakan pencitraan semata.
Sejak awal tahun, pemerintah telah merencanakan efisiensi anggaran dengan pemangkasan lebih dari Rp306,69 triliun. Pemangkasan tersebut dimaksudkan untuk merespons defisit anggaran yang membengkak dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, di tengah upaya tersebut, pemerintah membentuk kabinet yang lebih besar dengan 48 menteri, 5 kepala badan, dan 59 wakil menteri.
Pembentukan kabinet besar ini justru menambah jumlah pejabat yang harus digaji, sementara sektor-sektor publik yang seharusnya lebih diprioritaskan justru mengalami pemotongan anggaran. Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang konsistensi kebijakan pemerintah dalam menciptakan efisiensi anggaran.
Para mahasiswa pun menuntut agar pemerintah menyeimbangkan pengurangan anggaran dengan pengurangan jumlah birokrasi. Mereka mengkritik kebijakan yang lebih menekankan pada penambahan pejabat yang tidak memberikan dampak signifikan pada pelayanan publik, padahal sektor-sektor lain yang lebih membutuhkan dana justru terabaikan.
“Jika pemerintah benar-benar ingin efisien, pengurangan anggaran harus diikuti dengan pengurangan jumlah pejabat yang tak relevan,” ujar salah satu mahasiswa dalam orasinya.
Selain itu, para mahasiswa juga menilai bahwa penambahan pejabat yang tidak perlu hanya akan memperberat beban negara, karena setiap pejabat membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk gaji dan fasilitas operasional. Hal ini mengurangi kapasitas anggaran untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah, di sisi lain, masih belum memberikan jawaban yang jelas tentang apakah kebijakan penghematan ini bertujuan untuk memperbaiki struktur birokrasi atau hanya untuk menciptakan citra efisiensi yang belum tentu berkelanjutan.
Pemangkasan anggaran seharusnya tidak diikuti dengan pembengkakan birokrasi yang justru memperbesar beban pengeluaran negara. Mahasiswa mendesak agar pemerintah memperbaiki kualitas birokrasi dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program-program yang langsung berdampak pada masyarakat.
Akhirnya, paradoks antara efisiensi anggaran dan pembengkakan birokrasi ini menggambarkan sebuah ketidaksesuaian antara niat dan pelaksanaan. Jika pemerintah benar-benar serius dalam menciptakan efisiensi anggaran, maka harus ada langkah konkret untuk merampingkan birokrasi yang selama ini membebani keuangan negara.
Efisiensi anggaran yang sesungguhnya bukan hanya soal pemangkasan, tetapi juga merampingkan birokrasi yang tidak efisien dan lebih menguntungkan bagi masyarakat. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
