Efisiensi Anggaran: Said Abdullah Tegaskan Pemotongan Demi Kesejahteraan Rakyat

 

Repelita Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak salah, selama tujuannya untuk menyejahterakan rakyat dan bukan untuk kepentingan kementerian atau lembaga.

Said mengungkapkan hal tersebut sebagai respons terhadap polemik yang muncul terkait pemotongan anggaran kementerian dan lembaga. Menurutnya, pemotongan anggaran ini justru bertujuan untuk mendukung program-program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan swasembada pangan.

"Pemotongan hari ini bukan untuk kementerian/lembaga. Pemotongan ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di mana salahnya?" kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Said menjelaskan bahwa meskipun program-program tersebut bertujuan jangka panjang, jika segera dilaksanakan, masyarakat yang akan diuntungkan. Ia menambahkan, program-program tersebut perlu dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih cepat oleh rakyat.

"Kalau dipercepat, dalam jangka panjang kita yang diuntungkan. Daripada kita berkutat di antara K/L, kemudian mengeluh sial belanja ATK-nya tidak ada, kemudian perjalanan dinas jauh berkurang, seminar sudah tidak ada lagi, FGD. Itu kan rutinitas yang dari dulu menjadi kronik," ujarnya.

Lebih lanjut, Said memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada kesejahteraan pegawai, dan tidak akan ada pemotongan anggaran yang berkaitan dengan gaji pegawai. Ia menegaskan bahwa isu terkait gaji ke-13 dan ke-14 tidak akan menjadi masalah, karena itu adalah hak pegawai.

"Enggak lah, ayolah percaya saya nih. Kalau urusan yang mandatori, belanja pegawai itu tidak akan pernah berkurang. Bahkan isu gaji ke-13 dan ke-14 tidak ada, tidak mungkin. Haqqul yakin aku," ucapnya.

Said juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang APBN Pasal 20 dan 50. Kebijakan ini diberikan untuk memberi kesempatan bagi Presiden Prabowo Subianto dalam mempertajam visi dan misinya, terutama untuk program-program prioritas seperti swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur pendidikan.

"Kalau urusan pelayanan publik, seharusnya tidak terganggu. Justru pelayanan publik harus ditingkatkan. Kalau kita bicara investasi, kendala utamanya adalah regulasi dan birokrasi, terutama dalam pelayanan. Maka, pemotongan anggaran ini tidak boleh sampai menghambat itu," jelas Said.

Meskipun ada pemotongan anggaran, DPR tetap menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah. Said menekankan bahwa pemerintah juga akan selalu mendengarkan masukan jika kebijakan yang diterapkan merugikan rakyat.

"Baik DPR maupun pemerintah akan menjadi pendengar yang baik. Kalau memang ada betul-betul seperti KY yang tidak bisa menyeleksi atau seperti LPSK, kita concern betul. Pastilah itu akan kita jaga," pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga