Efisiensi Anggaran Kemlu: Perlindungan WNI di Luar Negeri Terimbas Pemangkasan

 

Repelita Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI terkena dampak efisiensi anggaran yang berimbas pada alokasi program perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Sekretaris Jenderal Kemlu RI Cecep Herawan mengungkapkan rincian pemangkasan anggaran saat rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen. "Untuk program perlindungan WNI di luar negeri, dari pagu awal sekitar Rp288 miliar, dilakukan efisiensi sekitar Rp65 miliar atau sekitar 22,4 persen sehingga pagu akhir menjadi sekitar Rp223 miliar," ujar Cecep.

Selain itu, program dukungan manajemen juga terkena pemangkasan. Dari pagu awal sekitar Rp7,75 triliun, dilakukan efisiensi sebesar Rp1,20 triliun atau 15,5 persen sehingga pagu akhir menjadi Rp6,55 triliun. Program penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional juga mengalami pengurangan dari Rp15 miliar menjadi Rp10 miliar setelah efisiensi Rp4,1 miliar atau 27,7 persen.

Pemangkasan terbesar terjadi pada program peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama multilateral. Dari anggaran awal Rp1,05 triliun, dilakukan efisiensi sebesar Rp562 miliar atau 53,3 persen sehingga pagu akhirnya hanya Rp493 miliar. Program diplomasi dan kerja sama internasional juga tak luput dari pemangkasan, turun dari Rp779 miliar menjadi Rp583 miliar setelah efisiensi Rp196 miliar atau 25,1 persen.

Sebelumnya, Kemlu telah menyepakati anggaran sebesar Rp9,8 triliun. Namun, pada 24 Januari, kementerian menerima pemberitahuan bahwa harus dilakukan efisiensi sebesar Rp2,8 triliun. Pada 11 Februari, Kementerian Keuangan mengirim catatan bahwa pemangkasan anggaran Kemlu ditetapkan menjadi Rp2 triliun.

Kebijakan efisiensi anggaran ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Prabowo Subianto pada 22 Januari. Presiden menargetkan penghematan APBN sebesar Rp306,69 triliun. Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan surat edaran yang merinci 16 pos belanja kementerian harus dikurangi dengan total penghematan Rp256,1 triliun.

Kebijakan ini menuai reaksi beragam dari publik. "Anggaran diplomasi dipangkas, tapi kita tetap disuruh percaya posisi Indonesia makin kuat di dunia internasional?" tulis seorang netizen. Komentar lain menyebut, "Efisiensi itu penting, tapi jangan sampai justru melemahkan perlindungan WNI di luar negeri. Jangan sampai pas ada kasus malah angkat tangan!"

Meski mendapat kritik, pemerintah tetap berkomitmen melaksanakan efisiensi anggaran untuk mendukung keberlanjutan fiskal negara. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga