Efektivitas Bansos Dipertanyakan, Luhut: Hanya Separuh yang Sampai ke Rakyat

 

Repelita Jakarta - Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) menuai berbagai spekulasi. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut seolah mengonfirmasi temuan OCCRP, organisasi jurnalis investigasi dunia, yang menempatkan mantan Presiden Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia.

“Temuan OCCRP seolah dikonfirmasi Opung Luhut. Rp250 triliun Bansos nggak diterima oleh yang berhak,” ujar Stefan dalam unggahannya di X, Senin.

Menurut Stefan, kondisi tersebut menjadi alasan kuat mengapa Jokowi harus diadili. “Inilah sebabnya Jokowi sudah harus diadili,” tegasnya.

Stefan juga menyoroti penyaluran Bansos yang menurutnya tidak melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) saat Jokowi menjabat. “Gimana nggak? Bansos itu urusan Kementerian Sosial. Tapi kemarin Jokowi bisa-bisanya nggak ajak Kementerian Sosial dalam urusan penyaluran Bansos,” terangnya.

Ia pun menyentil Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. “Kurang bukti apalagi wahai Aparat Penegak Hukum @KPK_RI @KejaksaanRI @DivHumas_Polri? Kapan kalian mau mulai usut Jokowi?” pungkasnya.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan pernyataan terkait efektivitas program perlindungan sosial melalui akun Instagram pribadinya. “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran Bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” ujar Luhut.

Diketahui, Luhut merupakan pejabat di era pemerintahan Jokowi. Selain menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, ia juga memegang sejumlah jabatan strategis lainnya di pemerintahan kala itu.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga