
Repelita, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa tidak ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025. Dody menegaskan bahwa anggaran tersebut masih diblokir.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya nggak ada," kata Dody di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Ia berkelakar, mengatakan bahwa progres anggaran IKN untuk 2025 hanya untuk makan siang. "Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ujarnya.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Dody memaparkan progres pembangunan IKN pada 2024. Hingga 31 Desember 2024, progres pembangunan IKN telah mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran IKN pada tahun lalu. Dody menjelaskan bahwa dukungan anggaran Kementerian PU untuk pembangunan IKN pada 2024 mencapai Rp 40,29 triliun.
Sebelumnya, Dody mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden. Dengan adanya hal itu, KemenPU kini menghapus kegiatan fisik yang tidak mendesak.
"Menindaklanjuti efisiensi anggaran 2025 kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik pengembangan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan tidak prioritas," kata Dody.
Dody juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp81,38 triliun dari pagu anggaran sebelumnya yang sebesar Rp110,5 triliun. "Sebagaimana saya sampaikan di awal, pagu Dipa Kementerian PU yang semula Rp110,5 triliun telah diefisiensikan sebesar Rp81,38 triliun, sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp29,57 triliun," katanya.
Adapun rincian kegiatan yang terdampak efisiensi di KemenPU sebagai berikut:
- Pembatalan kegiatan fisik yang tidak mendesak.
- Pembatalan perbelanjaan alat baru untuk efisiensi biaya.
- Penggunaan dana tanggap darurat secara selektif dan efisien.
- Pembatasan perjalanan dinas untuk mengurangi pengeluaran.
- Pengurangan belanja ATK secara signifikan untuk menekan anggaran.
- Peniadaan kegiatan seremonial yang tidak prioritas.
- Peniadaan rapat atau seminar luring guna mengurangi biaya operasional.
- Peniadaan belanja kehumasan yang kurang prioritas.
- Efisiensi belanja operasional untuk menjaga keseimbangan anggaran.
- Efisiensi belanja non-operasional yang tidak esensial.
(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

