Repelita, Solo - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat menggelar aksi konvoi di Banjarsari, Solo, pada Minggu, 9 Februari 2025. Mereka menuntut mantan Presiden Joko Widodo diadili atas kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan bangsa Indonesia. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sejumlah proyek strategis yang dinilai lebih menguntungkan pihak asing daripada kepentingan nasional.
Dalam aksi tersebut, massa melintasi kediaman Jokowi di Sumber Banjarsari, dengan membawa spanduk dan meneriakkan slogan "Adili Jokowi". Koordinator aksi, Utsman Amiruddin mengungkapkan, mantan presiden tersebut layak diadili, khususnya terkait dengan kebijakan yang membuka peluang investasi besar dari China. Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah proyek Pantai Indah Kapuk, yang dianggap merugikan negara.
Utsman mengkritik keras pemerintahan Jokowi yang menurutnya lebih mengutamakan investasi asing ketimbang kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. "Pemerintah Jokowi lebih mengutamakan investasi asing, sementara kepentingan nasional terabaikan," ujarnya dilansir dari Kanal Youtube Tribun.
Selain proyek Pantai Indah Kapuk, massa juga menyoroti isu sertifikasi laut yang dinilai dapat merugikan negara. Menurut mereka, kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan adanya penjajahan ekonomi asing yang semakin menguasai sumber daya Indonesia.
Aksi konvoi ini berlangsung dengan damai, meskipun ada ketegangan di beberapa titik. Meski demikian, aksi ini dipandang sebagai bagian dari bentuk bela negara, dengan tujuan untuk melawan ketergantungan pada ekonomi asing. Sementara itu, Jokowi hanya menanggapi aksi tersebut dengan santai. Dalam kesempatan lain, ia tidak memberikan komentar panjang terkait tuntutan tersebut, namun menyatakan bahwa Indonesia harus tetap membuka peluang investasi untuk kemajuan ekonomi.
Aksi ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan dan turut menjadi perbincangan hangat di media sosial. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok