Repelita Jakarta - Simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berencana mengadukan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Kamis (30/1/2025) mendatang.
Laporan terhadap Mardani Ali Sera dilakukan lantaran diduga telah melontarkan olokan kepada Partai Gelora saat acara "Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina" di Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).
“Untuk itu, saya akan melaporkan Mardani Ali Sera ke MKD dan meminta agar MKD memecatnya dari posisinya sebagai Ketua BKSAP,” ujar Eneng Ika Haryati, simpatisan Partai Gelora, dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).
Ika menjelaskan bahwa pihaknya siap untuk melaporkan Mardani secara resmi ke MKD pada Kamis esok sekitar pukul 11.00 WIB.
Ia menyatakan bahwa Mardani, sebagai Ketua BKSAP dan anggota DPR, diduga telah mengolok-olok Partai Gelora dalam acara resmi yang dibuka oleh Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid. Acara tersebut difasilitasi Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dengan tujuan memperjuangkan bantuan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.
“Mardani Ali Sera telah menghina dan mengolok-olok Partai Gelora, sebelumnya bersama istrinya (Siti Onah) menyebut Partai Gelora sebagai partai ‘Nol Koma’. Sekarang dia kembali mengolok-olok di acara Silaturahmi Nasional,” katanya.
Pernyataan Mardani yang dinilai kontroversial terjadi saat perwakilan Pusat Dokumentasi Islam Indonesia (Pusdok Tamadun), Hadi Nur Rahmat, memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina. Ketika Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, “PKS jangan dekatin ke Gelora,” ujarnya sambil tertawa.
Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TVR Parlemen. Mardani kemudian berdalih bahwa ia hanya bercanda.
Ika menambahkan bahwa Mardani, sebagai Ketua BKSAP, telah merendahkan DPR RI dan BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI. Ia menilai acara Silaturahmi Nasional tidak ada hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi BKSAP.
“BKSAP telah dimanfaatkan oleh Mardani untuk kepentingan PKS, bukan hanya oleh Mardani, tetapi juga oleh Hidayat Nurwahid. Acara ini menjadi alat konsolidasi dengan ormas dan lembaga Islam dengan dalih memperjuangkan Palestina,” tegas Ika.
Menurut Ika, isu Palestina seharusnya tidak dikotak-kotakkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Ia menilai tindakan Mardani telah menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan di BKSAP DPR RI, menyempitkan urusan Palestina hanya untuk kepentingan PKS dan beberapa partai politik saja.
“Mardani Ali Sera telah mengucapkan pernyataan yang masuk dalam kategori penghinaan, diskriminasi, dan sarkasme yang disiarkan secara terbuka di TVR Parlemen, yang jelas melanggar sumpah dan janji anggota DPR RI,” ujarnya.
Ika berharap laporan ini dapat menjadi perhatian MKD dan DPR RI agar dapat mengatasi masalah yang terjadi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
