Repelita, Jakarta 22 Desember 2024 - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan diterapkan pada 1 Januari 2025. Puan mengakui bahwa tujuan dari kenaikan PPN ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran, namun ia menekankan pentingnya perhatian terhadap dampak yang dapat muncul dari kebijakan tersebut.
"Kami memahami tujuan kenaikan PPN untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran. Namun pemerintah harus memperhatikan dampak yang akan muncul dari kebijakan tersebut," ujar Puan.
Puan mengingatkan bahwa meskipun kenaikan PPN ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah tidak boleh mengabaikan kekhawatiran masyarakat terkait dampaknya terhadap daya beli, terutama bagi kelas menengah dan pengusaha kecil.
"Kita harus cermat dalam memperhatikan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Karena masih ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat memperburuk keadaan bagi kelas menengah dan pelaku usaha kecil," kata Puan.
Sementara itu, meskipun sempat dijanjikan bahwa kenaikan PPN akan terbatas hanya pada barang-barang mewah, Puan menilai sektor konsumsi rumah tangga tetap akan terdampak, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan rendah. Selain itu, kenaikan PPN juga diprediksi dapat memicu inflasi pada barang-barang konsumsi harian seperti pakaian, perlengkapan kebersihan, dan obat-obatan.
"Dampak bisa terjadi kepada masyarakat ketika produsen dan pelaku usaha menaikkan harga produk secara antisipatif sehingga memicu inflasi naik semakin tinggi. Ini yang harus diantisipasi," tegasnya.
Berdasarkan simulasi dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Puan mengungkapkan bahwa kelas menengah diprediksi akan mengalami penambahan pengeluaran hingga Rp354.293 per bulan atau Rp4,2 juta per tahun, sedangkan keluarga miskin diperkirakan akan menanggung kenaikan pengeluaran sebesar Rp101.880 per bulan. Puan meminta pemerintah untuk menyiapkan solusi jangka panjang guna meringankan beban masyarakat, terutama kelompok rentan.
"Kita harus memahami kondisi rakyat, jangan sampai dengan kenaikan PPN ini malah membuat perekonomian rakyat semakin sulit," tegasnya.
Lebih lanjut, Puan juga menyebutkan bahwa meskipun ada pengecualian untuk barang kebutuhan pokok dan jasa tertentu, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, serta jasa pendidikan dan kesehatan, tetap ada risiko kenaikan harga akibat efek turunan dan interkonektivitas rantai pasok pangan yang membebani pengusaha.
"Pemerintah harus memiliki langkah antisipasinya apabila kenaikan harga bahan pokok terjadi akibat kenaikan PPN," kata Puan.
Puan menambahkan bahwa DPR akan terus mengevaluasi apakah program penompang daya beli dan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah dapat efektif dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
"Kami mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
