Kemenkes Bantah Terlibat Kudeta Jusuf Kalla di PMI, Hersubeno Arief: Siapa yang Kontrol 20 Miliar Itu?

 

Jakarta, 4 Desember 2024 –Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah keterlibatannya dalam upaya kudeta terhadap Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Bantahan ini muncul setelah beredar kabar adanya upaya sistematis, dengan dana mencapai Rp20 miliar, untuk menggantikan Jusuf Kalla melalui dukungan kelompok bernama Komite Donor Darah Indonesia (KDDI).

Jurnalis senior Hersubeno Arief mengungkapkan kekhawatirannya atas upaya menggusur Jusuf Kalla dari posisi Ketua Umum PMI.

KDDI, sebuah organisasi yang sebelumnya tidak dikenal, menjadi perhatian setelah mengundang pengurus PMI dari seluruh Indonesia ke sebuah acara di Hotel Sultan, Jakarta.

Acara ini disebut-sebut sebagai upaya konsolidasi untuk mendukung Agung Laksono sebagai calon Ketua Umum PMI menggantikan Jusuf Kalla.

Dalam undangan yang beredar, KDDI bahkan menawarkan akomodasi, transportasi, dan uang saku bagi peserta.

Hersubeno Arief mempertanyakan motif dan pihak-pihak yang berada di balik agenda ini, terutama karena PMI selama ini jarang menjadi medan persaingan politik.

Kehadiran KDDI, yang mendukung politisi senior Golkar Agung Laksono sebagai calon Ketua Umum PMI, menjadi tanda tanya besar.

Terlebih, kelompok ini mampu mengadakan acara yang mengundang ratusan pengurus PMI dari tingkat kabupaten hingga provinsi, lengkap dengan fasilitas akomodasi dan uang saku.

“Yang kasat mata dan tampil di depan, ya tadi, adalah politisi senior Golkar Agung Laksono. Kan dia ada di video tadi, dan namanya juga, eh, tadi disebut-sebut oleh KDDI, Komite Donor Darah Indonesia,” ujarnya.

“ Tapi untuk kepentingan apa dan siapa belum jelas. Agak aneh sih memang kalau organisasi seperti Palang Merah Indonesia, yang selama ini sangat, apa ya, orang untuk dipilih jadi Ketua Umumnya saja jarang ada yang mau, tiba-tiba sekarang diperebutkan,” lanjutnya.

Dalam analisisnya, Hersubeno Arief melihat bahwa posisi Jusuf Kalla sebagai tokoh senior yang kritis terhadap kebijakan pemerintah bisa menjadi salah satu alasan upaya ini dilakukan.

Jusuf Kalla, yang dikenal vokal dalam berbagai isu nasional, termasuk kritiknya terhadap proyek Ibu Kota Negara (IKN), dipandang masih memiliki pengaruh signifikan.

Hersubeno Arief juga menyoroti sikap tegas pengurus PMI daerah, yang sebagian besar masih solid mendukung Jusuf Kalla untuk melanjutkan kepemimpinannya.

Menurutnya, absennya banyak pengurus daerah dalam acara KDDI menjadi sinyal kuat bahwa langkah menggantikan Jusuf Kalla belum mendapatkan dukungan luas.(*)

Editor: Elok WA R-ID

Baca Juga