Fakta Menarik KTT D-8 di Kairo Mesir: Prabowo Gagas Penguatan Rantai Nilai Halal

 

Repelita, Jakarta 22 Desember 2024 - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Ekonomi Delapan Negara Berkembang (D-8) yang digelar pada 19 Desember 2024 di Kairo, Mesir, mencatat sejumlah fakta menarik. KTT kali ini terasa berbeda setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan taring Indonesia dalam forum tersebut. D-8 yang dibentuk pada 15 Juni 1997, beranggotakan Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki, bertujuan untuk meningkatkan posisi negara-negara anggota dalam ekonomi global, mendiversifikasi hubungan perdagangan, serta meningkatkan standar hidup.

Dalam KTT ini, para delegasi negara anggota sepakat dengan Deklarasi Kairo yang berisi penolakan terhadap sanksi ekonomi sepihak terhadap negara anggota dan penerimaan Azerbaijan sebagai anggota penuh D-8.

Prabowo Gagas Penguatan Ekonomi Halal

Presiden Prabowo Subianto mengajukan gagasan untuk memperkuat rantai nilai halal sebagai langkah strategis dalam meningkatkan integrasi ekonomi antar anggota D-8. Ia juga mendorong efisiensi dan penyederhanaan prosedur pabean agar aktivitas ekonomi antar negara anggota menjadi lebih efektif. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya pengaturan perdagangan preferensial atau Preferential Trade Agreement (PTA) sebagai kunci dalam integrasi ekonomi yang lebih baik.

Iran Desak D-8 Tindak Kejahatan Israel

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mendesak negara-negara anggota D-8 untuk memprioritaskan upaya menghentikan kekejaman Israel di Gaza, Lebanon, dan Suriah. Iran mengusulkan pembentukan program dukungan di D-8 untuk rekonstruksi Palestina, termasuk dana untuk Gaza dan Lebanon serta rehabilitasi penduduknya. Iran juga mendorong pembentukan kelompok kontak D-8 yang bekerja sama dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan.

Penolakan terhadap Sanksi Ekonomi Sepihak

Deklarasi Kairo juga menegaskan penolakan terhadap sanksi ekonomi sepihak yang dijatuhkan pada negara anggota D-8. Sanksi tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi global dan pelanggaran hukum internasional. Negara-negara anggota D-8 menyerukan pencabutan sanksi tersebut dan berjanji untuk memajukan tujuan pembangunan bersama berdasarkan prinsip persaudaraan, keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan supremasi hukum.

Azerbaijan Bergabung Sebagai Anggota Baru

Dalam KTT tersebut, Azerbaijan resmi diterima sebagai anggota penuh D-8, menjadi anggota baru pertama sejak organisasi ini dibentuk. Keanggotaan Azerbaijan menunjukkan meningkatnya pengaruh dan kepercayaan internasional terhadap negara tersebut. Azerbaijan berkomitmen untuk memainkan peran penting dalam melindungi prinsip-prinsip dasar D-8 dan memperdalam kerja sama antarnegara anggota.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga