Repelita, Jakarta 20 Desember 2024 - Penangkapan Budi Arie terkait dengan kasus dugaan perlindungan judi online berpotensi membuka pengusutan lebih lanjut terhadap dugaan keterlibatan pejabat tinggi lainnya di Indonesia.
Budi Arie, yang telah menjalani pemeriksaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selama tujuh jam, membantah keterlibatannya dalam skandal ini dan menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah. Meskipun demikian, penangkapan ini memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan pejabat lain dalam kasus serupa.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa kasus ini dapat menjadi pintu masuk untuk pengusutan lebih dalam terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan pejabat pemerintah. "Penangkapan Budi Arie berpotensi membuka pengusutan lebih lanjut terhadap praktik-praktik ilegal yang melibatkan pejabat tinggi," ujar Rocky.
Rocky juga menambahkan bahwa meskipun Budi Arie menganggap proses hukum yang dijalani sebagai bagian dari prosedur, spekulasi publik mengenai hubungan kasus judi online dengan kepentingan politik yang lebih besar tidak dapat dihindari. Ia menilai bahwa spekulasi ini bisa memperluas pengungkapan praktik-praktik merugikan negara yang melibatkan pejabat tinggi.
Selain itu, kasus ini menjadi ujian penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto, yang berkomitmen untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Prabowo harus memastikan bahwa proses hukum terhadap Budi Arie berlangsung secara transparan tanpa adanya intervensi politik.
Kasus ini juga menarik perhatian karena keterkaitan Budi Arie dengan Projo (Pro Jokowi), organisasi pendukung Presiden Joko Widodo, yang memperbesar perhatian publik terhadap kemungkinan keterlibatan jaringan politik yang lebih luas dalam kasus ini. Budi Arie, yang menjabat sebagai Ketua Projo, dianggap memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia, khususnya dalam mendukung agenda Jokowi.
Para pengamat menekankan pentingnya proses hukum yang objektif dan transparan dalam kasus ini, agar semua pihak yang terlibat diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan terhadap mereka di pengadilan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
