Repelita, Jakarta 12 Desember 2024 - Mayoritas negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi terbaru yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Jalur Gaza. Namun, resolusi ini ditolak keras oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Israel.
Persetujuan resolusi ini menjadi simbolis bagi Majelis Umum PBB di tengah perang yang terus berkecamuk antara Tel Aviv dan kelompok Hamas di Jalur Gaza selama lebih dari 13 bulan terakhir. Resolusi tersebut berhasil disetujui setelah mendapatkan 158 suara dukungan dalam voting yang dilakukan Rabu, 11 Desember 2024. Sementara itu, ada 9 negara yang menolak resolusi ini, dan 13 negara memilih untuk abstain.
Resolusi yang disetujui Majelis Umum PBB mendesak “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” di Jalur Gaza serta menyerukan pembebasan semua sandera tanpa syarat. Penjelasan dalam resolusi tersebut sama seperti draf resolusi yang diveto oleh AS di Dewan Keamanan PBB sebelumnya. Saat itu, AS menggunakan hak vetonya untuk melindungi sekutunya, Israel.
Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, menegaskan bahwa mengadopsi resolusi tersebut akan “memalukan dan salah”. Hal yang sama juga disampaikan oleh Dubes Israel untuk PBB, Danny Danon, yang menyatakan bahwa resolusi tersebut tidak logis.
Namun, beberapa negara anggota Majelis Umum PBB menyatakan dukungan penuh terhadap resolusi tersebut. Dubes Slovenia untuk PBB, Samuel Zbogar, mengatakan bahwa Gaza telah hancur, dan kegagalan menghadapi tragedi ini adalah harga yang sangat mahal. Wakil Dubes Aljazair untuk PBB, Nacim Gaouaoui, juga menegaskan bahwa kegagalan dalam menangani situasi Palestina hanya akan membawa konsekuensi lebih serius di masa depan.
Resolusi Majelis Umum PBB yang bersifat tidak mengikat juga menuntut akses segera terhadap bantuan kemanusiaan yang luas bagi warga Gaza, khususnya di wilayah utara yang terkepung.
Resolusi tersebut juga meminta Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk mengajukan proposal tentang bagaimana PBB dapat membantu mewujudkan akuntabilitas melalui mekanisme yang ada atau membuat mekanisme baru berdasarkan pengalaman sebelumnya.
“Kami akan terus mengetuk pintu Dewan Keamanan dan Majelis Umum hingga kami melihat gencatan senjata segera dan tanpa syarat diberlakukan,” ujar Dubes Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, dalam pernyataannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok