Balasan PDIP soal PPN 12%: UU Inisiatif Pemerintah Jokowi, 8 Fraksi Setuju

Repelita, Jakarta 22 Desember 2024 - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, terkait andil PDIP dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menjadi dasar kenaikan tarif PPN 12%.

Dolfie menjelaskan bahwa UU HPP merupakan inisiatif dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan ke DPR pada 5 Mei 2021.

"UU HPP adalah inisiatif dari Pemerintahan Jokowi, yang disampaikan ke DPR pada 5 Mei 2021. Seluruh fraksi setuju untuk membahas usul inisiatif pemerintah atas RUU HPP," kata Dolfie, yang juga menjabat sebagai Ketua Panja RUU tersebut.

Dolfie menyebutkan, saat itu 8 fraksi di DPR, kecuali PKS, menyetujui RUU HPP untuk menjadi undang-undang, dan RUU tersebut disahkan pada 7 Oktober 2021.

Dolfie juga menjelaskan bahwa UU HPP merupakan Omnibus Law yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan UU Cukai, serta mengatur Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Pajak Karbon.

Lebih lanjut, Dolfie menyatakan bahwa pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif PPN dalam rentang 5-15 persen. "Sesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional, pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif PPN antara 5% hingga 15%, baik untuk kenaikan maupun penurunan, dengan persetujuan DPR," ujar Dolfie.

Dolfie juga memberikan masukan kepada pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto jika tetap memutuskan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12%.

Ia mengingatkan agar kenaikan tersebut diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang luas, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta peningkatan pelayanan publik.

Sementara itu, Rahayu Saraswati dari Gerindra mengungkapkan keheranannya atas sikap PDIP yang menolak rencana kenaikan PPN 12%, padahal partai tersebut terlibat dalam panja pembahasan UU HPP.

"Saya heran ketika kader PDIP berbicara di rapat paripurna tentang PPN 12%. Kenapa baru sekarang menolak, padahal mereka saat itu ketua panja yang mengamanatkan kenaikan PPN 12% ini?" kata Sara, dengan nada heran.

Sara menambahkan bahwa banyak anggota DPR yang juga merasa bingung dengan sikap PDIP yang baru sekarang menolak kenaikan tarif PPN tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga