PDIP Diminta Hentikan Menyalahkan Jokowi dan Kapolri atas Kekalahan di Pilkada Daerah Strategis

 

PDIP Diminta Berhenti Salahkan Jokowi dan Kapolri atas Kekalahan Pilkada

Jakarta, 30 November 2024 PDI Perjuangan (PDIP) diminta untuk tidak lagi menyalahkan Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kekalahan partai tersebut di sejumlah daerah strategis pada Pilkada Serentak 2024.

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, menilai sikap PDIP yang mengkambinghitamkan Jokowi dan Kapolri menunjukkan mentalitas tidak ksatria.

"Kalah kok nyalahin Jokowi dan Kapolri? Kalah ya kalah saja. Terima dengan legowo. Itu baru ksatria," ujar Haidar pada Jumat (29/11/2024).

Haidar menambahkan bahwa jika ada dugaan pelanggaran, PDIP seharusnya melaporkan kasus tersebut kepada Bawaslu, bukan malah menyebarkan kebencian dan provokasi.

Menurut Haidar, sikap PDIP terkesan membingungkan. Ketika menang di suatu daerah, mereka memuji kinerja Polri. Namun, ketika kalah, justru Jokowi dan Kapolri yang disalahkan.

"Partai besar tapi mentalitas pecundang. Selalu mencari kambing hitam untuk menutupi kegagalan mereka dalam pilkada," tegasnya.

Haidar juga menyoroti usulan PDIP agar Presiden Prabowo mencopot Kapolri dan menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau TNI. Menurutnya, usulan tersebut tidak memiliki dasar kuat dan lebih didorong oleh kekecewaan atas kekalahan beruntun PDIP.

Di era Presiden Prabowo, Polri telah berada di bawah koordinasi Menko Polhukam, bukan langsung di bawah Presiden. Hal ini membuktikan bahwa alasan PDIP menyalahkan Polri kurang relevan.

Haidar juga menyebut bahwa kekalahan PDIP di sejumlah daerah strategis, termasuk Jawa Tengah yang selama ini dianggap sebagai "kandang banteng," seharusnya menjadi refleksi internal.

"Jokowi sudah pensiun dan Kapolri pun jadi sasaran. Alih-alih mendapatkan simpati, rakyat justru semakin antipati. Rakyat sekarang sudah cerdas," pungkasnya. (*)

Baca Juga