Megawati Ungkap Potensi Kecurangan di Pilkada 2024: Institusi Negara Dinilai Tidak Netral
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan kekhawatirannya terkait pelaksanaan Pilkada 2024 yang dinilai berpotensi diwarnai kecurangan.
Megawati menyatakan telah menerima banyak laporan dari berbagai pihak mengenai adanya indikasi ketidaknetralan sejumlah institusi negara dalam proses Pilkada.
"Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral," ujar Megawati dalam pernyataannya, Rabu (20/11/2024).
Ia menyoroti adanya iming-iming berupa uang dan sembako yang digunakan sebagai alat politik uang oleh pihak-pihak tertentu untuk memaksakan pasangan calon tertentu.
"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics," tegasnya.
Megawati mengajak masyarakat untuk belajar dari pengalaman negara lain, seperti Ghana, yang masyarakatnya berani menolak pemberian uang atau sembako saat pemilu.
"Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan yang kami perlukan adalah pendidikan, sistem kesehatan yang lebih baik, serta pekerjaan," jelasnya.
Ia pun mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis, jujur, dan adil.
"Ingat, mencoblos hanya lima menit, namun dampaknya bisa selama lima tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak," tutupnya.(*)
%20(Custom).jpg)
.jpg)
