Jakarta – Kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo selama masa jabatannya mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Menurut Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), kebijakan-kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat menengah ke bawah, bahkan dinilai sebagai kebijakan yang lalim, jahat, dan kejam.
Salah satu kebijakan yang disorot adalah kenaikan harga BBM Premium pada akhir tahun 2014, meskipun harga minyak mentah dunia turun tajam hingga 50 persen. Selain itu, pemerintah juga menghapus subsidi untuk 20 kereta ekonomi pada 1 Januari 2015, yang menyebabkan harga tiket melonjak dua hingga tiga kali lipat.
"Anggaran subsidi yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru dialihkan ke berbagai proyek yang tidak hanya terbengkalai, tetapi banyak yang juga dikorupsi, sehingga merugikan keuangan negara dalam jumlah besar," ujar Budiawan.
Budiawan juga mengkritik kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada kelompok orang kaya, yang disebutnya sebagai "penjahat pajak." Pengampunan pajak diberikan pada 2016/2017 dan kembali pada 2022. Menurut Budiawan, kebijakan ini telah "melegalkan pencucian uang" dan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak mendapatkan fasilitas tersebut.
"Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memberikan pengampunan pajak dua kali dalam lima tahun, bahkan mungkin tiga kali dalam delapan tahun," tambah Budiawan. Ia juga menduga bahwa uang hasil korupsi selama pandemi COVID-19, termasuk dalam proyek APBN, tambang ilegal, dan judi online, akan kembali dicuci melalui kebijakan ini.
Pada tahun 2020 dan 2021, defisit anggaran negara tercatat mencapai Rp1.700 triliun, dengan pengeluaran negara lebih dari Rp5.300 triliun. Budiawan menilai bahwa kebocoran anggaran mencapai ratusan triliun rupiah, dengan salah satu contoh kasus besar adalah korupsi proyek BTS Kominfo yang melibatkan dana Rp10 triliun.
Kebijakan Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2022 semakin kontroversial dengan kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022 dan kenaikan harga BBM pada 3 September 2022. Harga Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, sementara harga Solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.
Pemerintah beralasan bahwa kenaikan harga BBM dilakukan untuk mengurangi beban subsidi yang mencapai Rp502 triliun. Namun, Budiawan menilai alasan tersebut tidak berdasar, mengingat pendapatan negara pada 2022 naik Rp623 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Defisit anggaran yang diperkirakan mencapai Rp868 triliun hanya terpakai Rp464 triliun, menunjukkan adanya ruang fiskal yang besar yang tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Akibat kebijakan ini, tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat pada September 2022 dibandingkan dengan Maret 2022. Selain itu, pada Januari 2025, PPN diperkirakan akan naik lagi menjadi 12 persen, sementara DPR tengah merancang program pengampunan pajak yang ketiga.
Budiawan menilai kebijakan ekonomi ini semakin menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi "surga bagi para koruptor dan penjahat aktivitas ilegal," yang mendapatkan fasilitas pencucian uang ilegal. "Selamat datang di negeri para bandit," tutup Budiawan.
%20(Custom).jpg)
.jpg)
