Bahlil Lahadalia Tegas, Larang Ojol Beli Pertalite, DPR RI Sedih, Garda Indonesia Ancam Demo Besar

 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah akan menerapkan skema baru dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), karena selama ini subsidi dianggap tidak tepat sasaran dan banyak yang bocor.

Salah satu langkah yang akan diambil adalah membatasi penjualan BBM bersubsidi seperti Pertalite, yang hanya akan diberikan kepada kendaraan berpelat kuning, seperti angkutan umum. Bahlil menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan tarif transportasi.

"Yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning, seperti angkutan umum, agar tarifnya tetap stabil," ujar Bahlil.

Ia menambahkan, ojek online (ojol) tidak akan lagi diperbolehkan membeli BBM bersubsidi karena dianggap sebagai usaha pribadi yang lebih mampu. "Masa usaha seperti ini disubsidi? Kami hitung secara bijaksana," kata Bahlil.

Namun, kebijakan ini mendapat penolakan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, yang menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada pelaku usaha mikro, termasuk pengemudi ojol. Amin menyatakan bahwa pengemudi ojol adalah pelaku usaha mikro yang berperan penting dalam perekonomian keluarga, dan mereka sangat bergantung pada subsidi BBM untuk menjaga biaya operasional tetap rendah.

"Pengemudi ojol layak mendapatkan subsidi karena mereka termasuk dalam kelompok yang rentan secara ekonomi," ujar Amin.

Amin juga mengingatkan pemerintah untuk mencari solusi yang lebih adil dan tidak membebani pelaku usaha mikro dengan kebijakan yang tidak seimbang dengan penghasilan mereka.

Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengungkapkan bahwa jika kebijakan ini diterapkan, akan ada gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran dari para pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Ia menyatakan bahwa ojol seharusnya dianggap sebagai bagian dari angkutan publik yang berhak mendapatkan subsidi BBM.

"Jika ojol tidak bisa mengisi BBM bersubsidi, kami tidak akan menerima kebijakan ini," tegas Igun, yang memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat memicu aksi demonstrasi besar sebagai bentuk protes terhadap keputusan pemerintah.

Garda Indonesia menuntut pemerintah lebih memperhatikan nasib pengemudi ojol yang telah mendukung perekonomian rakyat kecil. (*)

Baca Juga