27 November 2024 Momentum Rakyat Akhiri Tatanan Politik Jokowi

 

Hari pencoblosan Pilkada 2024 pada 27 November 2024 dianggap sebagai momentum bagi masyarakat untuk mengakhiri tatanan politik yang ditinggalkan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan oleh analis Exposit Strategic, Arif Susanto, dalam acara diskusi bertajuk "Selamatkan Pilkada, Selamatkan Demokrasi: Tolak Kriminalisasi, Cawe-cawe, dan Politik Uang!!" di Kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, pada Selasa, 26 November 2024.

"Saya pikir 27 November adalah momentum bagi semua orang untuk menunjukkan bahwa tatanan politik yang ditinggalkan oleh Jokowi itu sudah harus diakhiri," kata Arif.

Dia menjelaskan, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah, terdapat kecenderungan bahwa Jokowi ingin membangun tatanan politik yang bersifat monolitik.

"Dengan tatanan yang monolitik, apa yang terjadi di level nasional itu coba diterapkan di daerah-daerah. Bagi saya, ini jelas kontradiktif dengan semangat Pilkada yang diperkenalkan pada 2005 untuk membangun demokrasi dari bawah," jelas Arif.

Ia juga menambahkan bahwa bayangan tatanan politik seragam di seluruh Indonesia sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, kekuatan politik di luar KIM atau KIM Plus bisa kehilangan ruang untuk berkembang baik di tingkat daerah maupun nasional.

Arif mengungkapkan ketertarikannya menyaksikan Pilkada di Banten, di mana terjadi kontestasi politik yang berbeda. Di daerah tersebut, Partai Golkar bekerja sama dengan PDIP dan berkompetisi dengan Partai Gerindra, yang mencerminkan keberagaman dalam politik Indonesia.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak monolitik. Jika pengaruh Jokowi yang ada saat ini membuat Indonesia menjadi monolitik, maka kita harus menangisi bahwa demokrasi akan mati dalam lima tahun ke depan. Untuk mengoreksi kesalahan ini, kita harus menunggu Pemilu 2029 dan Pilkada 2029," pungkas Arif. (*)

Baca Juga