Usul Tunda Ekspor Pasir Laut, Gerindra Sedang Tegur Jokowi

Usulan Partai Gerindra agar kebijakan ekspor pasir laut ditunda dikomentari pengamat politik Rocky Gerung. Kebijakan ini dinilai kontroversial karena dikeluarkan Presiden Joko Widodo jelang pensiun.

Keran ekspor pasir laut melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 20 dan 21 Tahun 2024 harus dilihat dari sisi baik dan buruk sebelum dilakukan.

Rocky memandang, langkah ini menunjukkan adanya perbedaan sikap antara pemerintahan Jokowi yang masih berupaya mengeluarkan regulasi terkait ekspor pasir dengan arah kebijakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Statement Gerindra itu pertanda awal bahwa ada rasionalitas dalam perencanaan kebijakan kabinet Pak Prabowo nanti," kata Rocky seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube miliknya, Senin (23/9).

Pengajar filsafat ini menyebut, usulan Gerindra tersebut bisa dianggap sebagai teguran kecil terhadap kebijakan Presiden Jokowi.

"Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari segi persaingan politik, jelas bagi Jokowi ini semacam teguran kecil oleh pemerintahan yang akan datang," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa secara etika, presiden yang akan lengser seharusnya tidak lagi membuat kebijakan yang memiliki implikasi besar, terutama terkait anggaran, dalam beberapa bulan terakhir jabatannya.

"Jadi kalau Pak Jokowi masih memaksakan mencabut larangan ekspor pasir dan membenarkan itu, sebenarnya melanggar kesepakatan etis dalam masyarakat beradab," pungkas Rocky Gerung seperti dikutip dari rmol

 Gerindra Sarankan Penundaan Ekspor Pasir Laut: Lindungi Lingkungan

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merekomendasikan pemerintah untuk menunda rencana ekspor pasir laut.

Menurutnya, kebijakan ini perlu diteliti lebih mendalam sebelum diterapkan, demi mencegah dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

"Jika memungkinkan, lebih baik ekspor pasir laut ditunda," ujar Muzani dalam sebuah acara di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu (21/9/2024).

Ia menekankan pentingnya pemerintah mempertimbangkan risiko yang ada sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai keuntungan ekonomi yang diraih justru berujung pada bencana bagi lingkungan dan masyarakat.

"Jika dampak negatifnya lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh, ini bisa menjadi beban di masa depan," jelas Muzani.

Lebih jauh, Muzani juga mengingatkan pentingnya mendengarkan suara para aktivis lingkungan yang khawatir akan kerusakan ekosistem akibat kebijakan ini.

"Kita perlu berhati-hati, karena isu ekologi laut ke depan bisa sangat berbahaya," tambahnya.

Di sisi lain, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, juga menyuarakan penolakannya terhadap kebijakan ekspor pasir laut.

Melalui akun media sosialnya, Susi menekankan pentingnya pasir dan sedimen untuk kelangsungan hidup ekosistem.

Menurutnya, pasir yang ada seharusnya digunakan untuk kepentingan domestik, khususnya untuk mengatasi abrasi di Pantai Utara Jawa (Pantura) yang sudah parah.

"Pasir dan sedimen ini bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan lahan dan sawah rakyat di Pantura," tegas Susi.

Ia berharap pemerintah lebih fokus pada masalah abrasi yang merusak lahan pertanian di Pantura, serta berupaya mengembalikan daratan yang hilang akibat proses tersebut.***