Setelah Ibu Kota Pindah IKN, Bagaimana Nasib Istana Merdeka?

Nasib gedung-gedung bersejarah di Jakarta dipertanyakan seiring semakin dekatnya ibu kota pindah ke Kalimantan Timur. Termasuk Istana Merdeka.

Kurator IKN, Ridwan Kamil membenarkan perpindahan pusat pemerintahan ke IKN akan berdampak pada menjamurnya gedung kosong terutama bekas kantor pemerintahan.

"Sekarang ada Undang-Undang IKN ya udah move on aja beradaptasi. Itu keputusan politik mahal. Nanti akan ada puluhan dan ratusan gedung kosong," kata Ridwan Kamil seperti dikutip dari detikProperti Jumat (7/6/2024).

RK mengatakan sempat membicarakan Istana Merdeka, ya berada di Jalan Merdeka Utara dan menghadap ke Taman Monumen Nasional dengan luas mencapai 6,8 hektar itu, dengan Presiden Joko Widodo. Salah satu usulan yang mengemuka adalah mengubah Istana Merdeka menjadi museum atau kantor pemerintahan Jakarta yang baru.

"Sempet saya bilang, Pak Jokowi nanya, 'Kang Emil Istana Merdeka mau diapain kalau kita pindah? Museum aja?' Yah satu opsi pak, atau jadi Kantor (Pemerintahan) Jakarta berikutnya Pak, bisa juga. Kalau memang Ibu Kota pindah," kata RK.

RK menilai kantor pemerintahan Jakarta lebih kecil dibandingkan Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat. Makanya, dia mengusulkan agar Istana Merdeka dimanfaatkan menjadi kantor baru pemerintah Jakarta .

Dikutip dari situs setneg, Istana Merdeka dibangun untuk seiring dengan meningkatnya kegiatan pemerintah Hindia-Belanda pada 1800-an. Gedung itu dirancang oleh arsitek Drossares, pada tahun 1873, yakni pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Louden. Gedung itu selesai dibangun pada 1879, di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan Willem van Landsbarge. saat itu, gedung tersebut dikenal dengan nama Istana Gambir.

Tercatat hingga kini, sebanyak 20 orang telah mendiami Istana Merdeka ini: 15 gubernur jenderal Hindia Belanda, 3 Saiko Syikikan (Panglima Tertinggi Tentara XVI Jepang di Jawa), dan 2 Presiden RI. Namun, dari 15 gubernur jenderal Belanda itu, hanya 4 orang yang benar-benar tinggal; yang lainnya memilih Istana Bogor. Presiden RI yang betul-betul tinggal adalah Presiden pertama Soekarno, Presiden keempat Abdurrahman Wahid, dan Presiden ketujuh Joko Widodo sebelum kemudian bertempat tinggal di Istana Bogor.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, istana itu menjadi saksi penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949. Republik Indonesia Serikat diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan Kerajaan Belanda diwakili oleh A.H.J. Lovink, Wakil Tinggi Mahkota di Indonesia. Penandatangan naskah kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan pada waktu bersamaan, baik di Belanda (di Amsterdam: pada pukul 10.00 waktu setempat) maupun di Indonesia (di Jakarta dan Yogyakarta: pada pukul 16.00).

Nama istana Merdeka bermula dari upacara penandatanganan dan penyerahan naskah tentang pengakuan atas kedaulatan RI Serikat yang diikuti pengibaran bendera merah putih menggantikan bendera Belanda dan lagu Indonesia Raya berkumandang, kemudian menggema pekikan "merdeka, merdeka, merdeka".

Salah satu keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno adalah mengubah nama Istana Gambir menjadi Istana Merdeka dan Istana Rijswijk menjadi Istana Negara.

Keesokan harinya (28 Desember 1949), Presiden RI Soekarno beserta keluarga tiba di Jakarta dari Yogyakarta, mendiami Istana Merdeka untuk pertama kalinya. Sebelumnya Istana Gambir dihuni oleh Dr. Hubertus J. Van Mook, Gubernur Jenderal hingga 1948, dan kemudian oleh Dr.L.M.J. Beel, Wakil Tinggi Mahkota. Sejak itu pula, Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus di Istana Merdeka pertama kali diadakan pada 1950.