Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong bergulirnya hak angket DPR guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024.
Menurutnya, sudah banyak komplain dan keluhan dari masyarakat terkait jalannya kontestasi pemilu ini. Maka dari itu, hak angket adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh.
"Ketika kita melihat situasi, sebuah keputusan yang berakibat pada orang banyak, dan kemudian itu dipertanyakan, (maka) yang paling bagus diselidiki," kata Ganjar Pranowo dikutip dari video yang diunggah ulang akun TikTok @pendukungganjar, Kamis (29/2/2024).
Bergulirnya hak angket dapat menjadi bukti apakah pemilu 2024 diwarnai kecurangan atau tidak. DPR bisa memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.
"Benar dan salahnya mari kita uji. Proses penyelidikan akan dilakukan, siapa pun yang dicurigai akan bisa dimintai pendapat, dan itu tentu basisnya adalah data dan fakta," ucap Ganjar.
"Itulah tempat yang paling bagus, karena zona netral, dan itu di parlemen. (Untuk) menunjukkan kepada publik apa sebenarnya yang terjadi," sambungnya.
Hak angket adalah hak konstitusional yang ada di DPR dan bisa dipakai untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah.
Menurut Ganjar, selain hak angket, Komisi II DPR juga bisa menggunakan hak pengawasannya.
"Angket itu hak konstitusial DPR, biarkan partai-partai/fraksi mereka bekerja," ucap mantan anggota DPR RI ini.
"Komisi II bisa juga menggunakan hak pengawasannya untuk rapat kerja atau barangkali perlu pansus. Pansus juga bisa bekerja," sambungnya.
Menurutnya, dengan begitu, ini bisa memberikan klarifikasi pada publik soal bagaimana pemilu 2024 berjalan. Ganjar menyebut, pihak yang merasa benar tak perlu takut dengan wacana hak angket ini.
"Ini cara-cara (untuk) memberikan clearance (kejelasan). Dan sekali lagi, kalau merasa semuanya sudah on the track, sudah benar, ya enggak perlu takut," terangnya.
Wacana hak angket usut dugaan kecurangan pemilu
Sebagaimana diketahui, wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu ini awalnya diusulkan oleh Ganjar Pranowo.
Eks Gubernur Jawa Tengah itu meminta kepada dua partai pengusungnya yang ada di parlemen, yakni PDIP dan PPP untuk ikut mendukung wacana hak angket ini.
Usulan Ganjar ini ternyata juga mendapatkan sambutan baik dari tiga partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), yakni Partai NasDem, PKS, dan PKB.
Bahkan ketiga perwakilan partai AMIN tersebut sudah mengadakan pertemuan di NasDem Tower untuk membahas terkait hak angket ini.
Ketiga perwakilan partai tersebut adalah Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy, dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.
