Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani keheranan akan program makan siang gratis yang dibahas di Istana Negara, Jakarta beberapa waktu lalu.
Sebab, menurut dia, program makan siang gratis milik pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, atau bukan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
"Haha, janji Prabowo-Gibran, anehnya yang membayar Pak Jokowi," ujar Benny seraya tertawa, di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
Benny menilai, program makan siang gratis yang dibahas di Istana tidak main-main karena berkaitan dengan anggaran pendapatan belanja negara.
Idealnya, kata dia, siapa yang berjanji dan berutang, dialah yang akan membayar.
"Kalau pun pada saatnya siapa pun yang membayar adalah yang berjanji dan bukan Jokowi," ucap Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini.
Benny juga mengingatkan bahwa hingga kini belum ada pemenang dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Oleh karena itu, menurut dia, pihak yang mengeklaim kemenangan sama saja membohongi publik.
"UU Pemilu kemudian PKPU mengatur siapa yang dinyatakan pemenang melalui proses perhitungan berjenjang dan akan ditetapkan pada 20 Maret. Itu pun masih memberi ruang secara konstitusional jika ada gugatan melalui Mahkamah Konstitusi," ujar dia.
"Jadi jika ada pihak yang mengeklaim menang itu adalah kebohongan publik. Jadi kita jangan mau ditipu dengan cara-cara seperti itu," kata dia.
Adapun pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.
"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.
Kendati begitu, penyusunan ini baru tahap awal, RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual KPU yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 keluar.
"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap Suharso.
