Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjelaskan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam pidato politiknya hanya menyampaikan keresahan dan kegundahan rakyat yang sedang kesusahan dan kesulitan menghadapi beban hidup mereka sehari-hari.
Mereka merasa kebijakan pemerintah tak berdampak dan tidak memberikan manfaat untuk kehidupan sehari-hari mereka.
“Tak ada yang berani menyuarakannya selama ini, dan Ketum AHY menjadi yang pertama berani membela wong cilik atau rakyat kecil,” kata Herzaky melansir dari pernyataan tertulisnya, Jumat (17/03/23).
“Kami menyayangkan para pendukung pemerintah malah sibuk membela diri, defensif. Seharusnya meresapi masukan dan kritikan dengan seksama, melakukan introspeksi diri,” tambahnya.
“Berupaya memikirkan, kebijakan mana yang perlu diperbaiki, agar benar-benar bisa memberikan manfaat untuk rakyat banyak. Bukan malah menyerang yang memberikan masukan di sana sini, bahkan menyerang yang mengkritik tanpa berdasar fakta,” jelas dia.
Herzaky menambahkan, selama 10 tahun pemerintahan SBY dikritik namun ia tetap tenang. Tak pernah defensif. Malah menjadikan masukan itu sebagai saran yang berharga. Meskipun dulu banyak kritikan yang tak berdasar fakta dan substansi.
“Pak SBY fokus kerja, sambil mengecek, di sektor atau daerah yang dikritik, apakah benar kritikan yang disampaikan masyarakat. Jika memang iya, langsung dilakukan pembenahan,” ungkapnya.
“Pantas saja kemiskinan bisa turun drastis di era SBY, dari 16 persenan ketika diwarisi oleh Pemerintahan Megawati di 2004, menjadi tinggal 10 persenan di penghujung masa jabatan tahun 2014. Sedangkan era Jokowi, masih berkisar 9-10 persen saja. Tidak ada kemajuan dan perbaikan berarti selama 8 tahun ini,” jelasnya.
Begitu pula di bidang pemberantasan korupsi kata Herzaky. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya di angka 20 ketika Megawati menyudahi masa jabatannya di tahun 2004.
“Dalam sepuluh tahun, pemerintahan SBY menunjukkan komitmen seriusnya dalam memberantas dan mencegah korupsi. Di penghujung jabatan SBY, tahun 2014, indeks persepsi korupsi Indonesia membaik hampir dua kali lipat, mencapai angka 34,” katanya.
“Sekarang, setelah lewat 8 tahun Joko Widodo berkuasa, indeks korupsi Indonesia stagnan di angka 34. Jadi, 8 tahun ini pemerintahan Joko Widodo ngapain aja? Mengapa tidak ada perbaikan indeks korupsi?” tanyanya.
Menurut dia, tak perlu reaktif jika dikritik karena kita hidup di alam demokrasi. Pemerintah seharusnya selalu siap mendengarkan masukan dan menerima kritikan.
“Kami hanya menjalankan tugas Konstitusi. Melakukan check and balances terhadap kinerja pemerintah,” tambahnya.
“Siapa lagi yang memperjuangkan nasib rakyat kecil jika pemerintah tak berpihak kepada mereka, kalau kami ikut-ikutan diam dan tak peduli kepada nasib rakyat kecil? Tugas kamilah memperjuangkan rakyat kecil saat mereka tidak diperhatikan dan tidak dipedulikan pemerintah,” jelasnya.
