Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, koordinasi pemerintah terkait penanganan korban ledakan depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, acak-acakan.
Sebab, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tak setuju dengan pemindahan depo Pertamina Plumpang.
Namun, Menteri BUMN Erick Thohir malah mengatakan akan memindahkan depo BBM Pertamina ke lahan milik Pelindo.
Perbedaan sikap ini akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang menjadi korban kebakaran.
“Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara," ujar Mulyanto kepada wartawan.
Ia menambahkan, harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada publik.
Mulyanto mendesak Menko Marves untuk tidak bicara di luar ranah kewenangan kementerian tersebut.
Menurut Mulyanto, hal ini bisa jadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik. “Arogansinya sudah kelewatan,” ucap Mulyanto.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, seharusnya warga di dekat Depo Plumpang mendapat prioritas untuk dipindahkan.
Ia menjelaskan, warga di buffer zone atau jarak aman TBBM dengan pemukiman harus dipindahkan, bukan malah depo Plumpang dipindahkan.
Sebab, Depo Pertamina Plumpang berenca dipindahkan ke kawasan Pelindo. Namun, Luhut menyebut Depo Pertamina Plumpang sudah ada sejak lama.
“Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone untuk tidak ada kejadian (kebakaran). Jangan ini (Depo Plumpang) yang disuruh pindah, oran tidak berhak di situ harus disuruh pindah, jangan dibalik-balik,” ucap Luhut di markas Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Jakarta.
Bahkan, Luhut menyebut pihak yang memberikan izin warga untuk membangun pemukiman di buffer zone Depo Plumpang merupakan hal yang tidak patut.
“Orang yang begini, nanti pemerintah akan dikaji memberikan kompensasi atau dibangunkan (tempat tinggal) apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini,” imbuh Luhut.
