Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan ikut angkat suara soal penanganan tragedi kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang membuat beberapa warga sekitar menjadi korban. Menurut Luhut masyarakat harus pindah tempat tinggal karena lokasi tersebut bukan untuk peruntukannya.
Hal ini disoroti oleh Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto yang meminta Luhut tak banyak bicara soal masalah yang bukan ranah kementeriannya. Apalagi menurut Mulyanto statement Luhut menentang arahan yang diberikan Wapres Maruf Amin soal pemindahan Depo bahan bakar tersebut.
“Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres,” ujar Mulyanto dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Rabu (8/3/23).
Bagi Mulyanto, apa yang Luhut sampaikan yang mana pernyataannya bertentangan dengan apa yang Wapres katakan, merupakan hal buruk dari tata kelola pemerintahan.
Secara etika politik juga Mulyanto menilai Luhut Kurang Ajar.
“Ini kan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik sikap ini termasuk ‘kurang ajar’,” tegasnya.
Lanjut Mulyanto, apa yang dikatakan Luhut dinilai makin membuat warga yang saat ini sedang berduka menjadi tambah resah.
"Pernyataan Luhut ini sudah keluar dari jalur dan membuat masyarakat di sekitar Depo Plumpang semakin resah," tegas Mulyanto.
Karenanya Mulyanto meminta Presiden Jokowi agar menegur sikap Luhut ini.
“Arogansinya sudah kelewatan,” tambahnya.
Untuk diketahui, Wapres bersama Menteri BUMN dalam konferensi pers setelah kasus kebakaran Plumpang memberi arahan kepada Pimpinan Pertaminaagar dalam jangka panjang memindahkan Depo Pertamina di Plumpang ini ke wilayah Pelindo, yang relatif jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga operasi obyek vital negara ini tidak membahayakan masyarakat dan lingkungannya.
Sementara itu, Luhut dalam statemennya kepada media malah menyatakan sebaliknya, ia meminta agar Pertamina merelokasi masyarakat yang bermukim di sekitar depo plumpang, bagaimana pun caranya.Alasannya, karena tanah yang masih dalam proses sengketa tersebut diakui milik Pertamina.Bahkan luhut meminta agar pihak yang memberi izin tinggal kepada masyarakat untuk bertanggung jawab.
