Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD rencananya akan rapat bersama dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 349 triliun, besok Rabu, 29 Maret 2023.
Adapun Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman merupakan salah seorang yang ditantang Mahfud untuk hadir dalam rapat itu.
“Saya sudah siap hadir. Saya tantang saudara Benny K. Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain,” kata Mahfud lewat cuitan di akun Twitter pada Ahad, 26 Maret 2023.
Benny menerima tantangan Mahfud itu. Ia memastikan bakal hadir dalam rapat DPR Komisi Hukum dengan Mahfud. Benny bahkan menantang balik Mahfud.
Ia berharap Mahfud konsisten dan tidak mencla-mencle saat memberikan keterangan.
“Jangan mencla-mencle. Kalau dia bilang menantang, justru saya menantang, Mahfud harus berani membuka seluruh datanya. Ini DPR melindungi dia,” kata Benny di Gedung DPR pada Senin, 27 Maret 2023.
Benny menyebut akan menanyakan sejumlah hal kepada Mahfud agar perkara transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu menjadi terang.
Benny menjelaskan, dia akan bertanya ihwal motif Mahfud mengumumkan dugaan transaksi janggal itu kepada publik. Apa saja yang akan ditanyakan Benny ke Mahfud? Berikut rangkumannya.
Motif Politik
Menurut Benny, alih-alih menggembor-gemborkan ke publik, masalah ini mestinya diselesaikan Mahfud.
“Mengapa dia (Mahfud) harus menyelesaikan? Sebab Pak Mahfud itu Menkopolhukam juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata Benny saat ditemui di Gedung DPR kemarin, Senin, 27 Maret 2023.
Mengingat status Mahfud tadi, Benny menyebut Mahfud punya kuasa yang melekat untuk menyelesaikan perkara ini. “Tapi dia nggak lakukan, malah mengumumkan ke publik,” kata dia.
Benny mengatakan jika Mahfud tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya, maka adanya dugaan bahwa Mahfud bermain politik tidak bisa dihindari. Dia menyebut isu ini bisa jadi digunakan Mahfud untuk kepentingan politiknya.
“Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, atau menyingkirkan tokoh tertentu, atau apa? Saya rasa pertanyaan saya dalam batas masuk akal aja,” kata dia.
Perkara tidak diproses
Selain itu, Benny bakal bertanya kepada Mahfud ihwal kebenaran dugaan transaksi janggal. Toh jika benar, Benny mempertanyakan mengapa perkara ini tidak diproses selama ini.
Pasalnya, sebagai Menkopohukam dan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud hendaknya menyampaikan itu kepada aparat penegak hukum.
Tidak melapor ke Presiden Jokowi
Laporan Mahfud kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi disebut Benny turut jadi poin pertanyaan pada saat rapat bersama.
Sebagai pembantu Presiden, Benny menyebut pernyataan Mahfud berdampak terhadap seluruh pemerintahan dan stabilitas keuangan negara.
“Apakah Pak Mahfud dalam kapasitasnya pernah melaporkan kepada Presiden? Karena atasannya dia. Omongan dan tindakan Mahfud yang kena dampaknya adalah Presiden, pemerintahan,” ujar Benny.
Sebelumnya, Mahfud menyatakan akan menghadiri undangan DPR yang membahas persoalan pencucian uang Rp 349 triliun di Kemenkeu. Dia meminta Komisi III DPR untuk tidak ragu lagi untuk mengundangnya.
“Bismillah, mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam/Ketua KNK-pp-TPPU,” kata Mahfud lewat cuitannya di Twitter, Ahad, 26 Maret 2023.
Mahfud bahkan menantang tiga anggota komisi yang mengurusi masalah hukum itu untuk hadir.
Salah satu yang disebut oleh Mahfud adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman.
“Saya sudah siap hadir. Saya tantang saudara Benny K. Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain,” kata dia.
Dalam cuitannya, Mahfud mengunggah tautan berita online mengenai ucapan Benny yang menantang Mahfud untuk hadir dan membongkar transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu.
Selain itu, Mahfud juga menantang anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani, serta anggota DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan untuk hadir.
“Begitu juga saudara Arteria dan saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen,” kata dia.
