Kubu pendukung Jokowi-Ahok mendadak menyerang Anies Baswedan soal kebarakan Depo Pertamina Plumpang karena menerbitkan IMB ke warga sekitar. Kubu pendukung Anies pun tak tinggal diam dengan menguak fakta Jokowi justru memberikan KTP ke warga saat jadi Gubernur DKI Jakarta dahulu.
Mengenai fenomena “Salah-salahan” ini, Pakar Hukum Tata Negara dan Refly Harun menegaskan menyalahkan warga sebuah kesalahan besar. Menurutnya Pertamina adalah pihak yang sudah mutlak harus bertanggung jawab karena kebakaran terjadi dan menyebabkan belasan nyawa hilang diduga kuat karena kelalaian SOP atau Maintenance yang tak dilakukan dengan baik.
“Pertamina yang bisa menjadi penyebab utama, dan memang iya penyebab utamanya kebakaran. Kalau bencana alam penyebabnya bukan manusia tetapi kalau kebakaran itu sebabnya manusia. Makanya saya bilang bisa karena tidak profesional, safety, atau sabotase,” jelas Refly melali kanal Youtube miliknya, dikutip Minggu (12/3/23).
“Kalau mau disalahkan, salahkan Pertamina dan Pertamina ada direksi dan komisarisnya karena terjadi kebakarannya di sana, dan itu bukan pertama kalinya. Itu artinya tidak belajar dari pengalaman,” tambahnya.
Terkait warga yang memilih bertahan di sekitar lokasi Depo, menurut Refly tak bisa disalahkan pada satu orang saja.
Refly blak-blakan mulai dari Jokowi, Anies, Ahok, bahkan PJ Gubernur saat ini yakni Budi Heru harus bertanggung jawab karena tak mampu meyakinkan warga untuk pindah tempat tinggal.
“Kalau misalnya mempermasalahkan penduduk yang tinggal di sana, ya semua salah. Baik itu Budi Heru, Anies, Ahok, dan Jokowi atau sebelumnya, kapan Depo itu berdiri. Artinya salah semua, kok disalahin satu orang pemberi IMB,” jelasnya.
Baca Juga: Warga Jakarta Keturunan Tionghoa Tak Setuju Anies Baswedan Disebut Pemimpin Intoleran, Alasannya Bisa Bikin Buzzer Kelojotan!
Lanjut Refly, apakah jika warga tak diberi IMB ataupun KTP mereka akan tetap tinggal di sana atau pindah, mengingat sebagaimana diketahui, lokasi tersebut sudah ditempati oleh warga berpuluh-puluh tahun lamanya.
“Seandainya tidak diberikan IMB dan KTP lalu warga tetap tinggal di sana, kan sama saja dampaknya. Justru pemerintah yang harus melakukan relokasinya. Jangan sampai lempar batu sembunyi tangan,” ungkapnya.
