Anggota Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro
Jakarta - Belakangan ini maraknya hujatan kepada Kementerian Keuangan terkait dengan harta para pejabatnya baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Bea Cukai)
Anggota Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro turut memberikan komentar terkait kejanggalan pada harta para pejabat tersebut, kami dapat informasi pernyataan PPATK terkait aliran dana di puluhan rekening gemuk milik oknum pejabat Dirjen Pajak yang mencapai 500 Miliar Rupiah.
"Ada juga informasi sejak 2009 ada 300 Triliun Rupiah transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Dede.
Dede yang merupakan Fraksi PDI-P ini menjelaskan bahwa pihak Kepolisian serta aparat penegak hukum terkait, harus lebih mendalami masalah ini. Kami juga telah mengamati dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas Bea Cukai yang bisa menyalahgunakan jalur pelabuhan menjadi jalur distribusi narkoba. Faktanya, narkoba dari luar negeri melalui Port Klang Malaysia dibawa ke Pelabuhan Dumai atau Pelabuhan Tungkal di Jambi
"Modusnya memakai kapal-kapal kayu, dimana kapal bisa memuat kapasitas setara 30 kontainer, kontainer di bongkar di Port Klang Malaysia dan diangkut paketnya menggunakan kapal kayu yang kemudian di pelabuhan dikemas kembali dalam kontainer untuk pengiriman domestik," ungkap Dede.
Lanjut Dede, apakah memungkinkan dengan human resource atau tenaga yang ada mekakukan pemeriksaan isi paket-paket setara 30 hingga 40 kontainer yang dibawa kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan? Padahal setiap kapal dikenakan biaya hingga 1 Milyar Rupiah bahkan bisa lebih.
Selain itu, Dede menegaskan bahwa Aparat Penegah Hukum harus jeli dan tegas pada oknum-oknum yang melakaukan pelanggaran ini, jangan hanya kita perketat pemeriksaan pengunjung dari luar negeri di takut-takuti di bandara yang justru membuat kapok mereka untuk berkunjung ke Indonesia namun jalur pengiriman barang masuk ke pelabuhan-pelabuhan kita tidak terawasi, ini timpang namanya.
"Kalau perlu Bu Menteri Sri Mulyani silakan berkantor di Dumai untuk dapat meningkatkan pendapatan APBN," tutup Dede.
