Repelita Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membeberkan mekanisme konstitusional apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri dari jabatannya.
ADVERTISEMENT
Penjelasan tata cara pergantian posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut sebelumnya ditayangkan melalui kanal YouTube TribunnewsSURYA pada Rabu, 11 November 2026.
Dalam wawancara di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026, Yusril menerangkan bahwa proses pengunduran diri harus diawali dengan penyampaian pernyataan tertulis dari wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Setelah menerima surat permintaan berhenti tersebut, lembaga MPR akan menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden sekaligus menyurati Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," ujar Yusril Ihza Mahendra.
Selanjutnya, MPR memiliki batas waktu maksimal selama 60 hari terhitung sejak surat pengajuan dua nama kandidat diterima dari presiden untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden pengganti.
Yusril juga menegaskan bahwa selama belum ada surat pengunduran diri resmi maupun keputusan pemberhentian dari MPR melalui proses konstitusional, Gibran masih tetap menjabat sebagai wakil presiden yang sah.
"kalau berhenti tidak diberhentikan tidak ya namanya tetap jadi wakil presiden tapi sampai satu keadaan di mana ee apa namanya berhenti atau diberhentikan," pungkas Yusril menanggapi dinamika politik yang berkembang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
