[VIRAL] MBG Disorot: 50.059 Korban, 560 Kasus Keracunan, Anggaran Rp335 Triliun Dipertanyakan, Sanksi Pidana Disorot

Repelita Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai kritik di media sosial setelah akun @salsaer menyoroti besarnya anggaran dan sejumlah persoalan yang dikaitkan dengan pelaksanaannya.

Dalam unggahan Threads yang dibuat sekitar delapan jam sebelum tangkapan tersebut, @salsaer menampilkan sejumlah angka mengenai anggaran serta menyampaikan klaim tentang korban dan kejadian keracunan yang disebut berkaitan dengan MBG.

Unggahan itu diawali dengan pernyataan mengenai besaran anggaran yang disebut berasal dari masyarakat melalui APBN.

“Rakyat bayar:

✅BGN Rp268T

✅Rp 67T dana cadangan MBG

✅BGN sebagai kementerian/lembaga terbesar di APBN 2026”

Setelah menyebut angka tersebut, akun @salsaer mempertanyakan hasil yang menurutnya muncul selama program berjalan.

“Hasilnya?

❌50.059 korban

❌560 kejadian keracunan di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota

❌korupsi dari atas sampe level bawah”

Akun tersebut kemudian menyinggung kasus di Kabupaten Karo dengan menyebut adanya seorang siswi yang diklaim mengalami gangguan ingatan setelah diduga mengalami keracunan akibat MBG.

“Di Karo, seorang siswi disebut kehilangan 70% ingatannya setelah diduga keracunan MBG. Orang tuanya kehilangan penghasilan utk menjaganya.”

Unggahan itu juga mempertanyakan penanganan hukum terhadap persoalan yang disebutkan tersebut.

“Tidak ada satupun yang dipidana 👎🏾🤬”

Dari rangkaian klaim tersebut, @salsaer kemudian mengajukan pertanyaan kepada pihak sekolah dan orang tua mengenai kemungkinan menolak pemberian MBG sebagai langkah perlindungan terhadap anak.

“Apakah saatnya sekolah & orang tua menolak menerima MBG utk melindungi anak2?”

Unggahan tersebut kemudian mendapat respons dari sejumlah pengguna Threads yang ikut menyampaikan kritik terhadap mekanisme pelaksanaan program MBG dan tanggung jawab ketika terjadi kasus keracunan.

Akun @catatan_ali7 menyampaikan kritik keras terhadap pihak yang menurutnya bertanggung jawab ketika terjadi kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG.

“Kurang anjing apa lagi MBG ini

Saat ada keracunan berapa pun korban dari Pihak SPPG gak ada yang masuk penjara

Selain itu korban keracunan ditanggung Pemda bahkan korban biaya sendiri

Yang harusnya menjadi tanggung jawab SPPG ATAU BGN

Pasca Keracunan Tutup sementara abis itu bisa beroperasi lagi”

Pemilik unggahan, @salsaer, kemudian memberikan tanggapan lanjutan mengenai besarnya anggaran yang disebut tersedia tetapi dinilai tidak sejalan dengan penanganan korban.

“Anggaran terbesar nomer 1, saat pengobatan gak bisa tanggung jawab karna gak ada uang.

Jahat bgt untungnya mau, resikonya lepas tangan.”

Kritik lebih luas terhadap kebijakan pemerintah juga disampaikan akun @mr.abdivanrep yang mengaitkan MBG dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo.

“Program Gila, program sampah,, Prabowo tidak punya ide lain menopang kekuasaannya selain obral apbn melalu MBG, KOPDES, dll. Masyarakat, para orang tua murid, guru guru, kepala sekolah, menolak MBG tidak saja menyelamatkan anak2 kita dari keracunan, tapi juga memaksa kabinet Prabowo untuk berpikir lebih cerdas lagi dalam mengelola kekuasaannya.”

Sementara itu, akun @ronny_ipank.jco menyarankan agar sekolah dan orang tua dilibatkan lebih jauh dalam pengelolaan makanan yang diberikan kepada peserta program.

“Harusnya sekolah dan orang tua kompak menolak MBG jika sistemnya msh spt skrg di drop oleh SPPG..kita minta dikelola oleh sekolah dan orang tua siswa. Agar masakan sesuai selera anak2nya dan dlm kondisi fresh. Serta meminimalisir korupsi berjamaah. Krn hal yg tdk mungkin org tua mengkorupsi dana utk makan anak2nya”

Rangkaian tanggapan tersebut memperlihatkan adanya kekhawatiran sebagian pengguna media sosial terhadap aspek keamanan makanan, mekanisme pengelolaan, pembiayaan ketika terjadi keracunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan MBG.

Namun, angka korban, jumlah kejadian keracunan, dugaan korupsi, serta klaim mengenai kondisi siswi di Karo yang dicantumkan dalam unggahan tersebut merupakan pernyataan dari pengguna media sosial dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta hukum tanpa verifikasi serta bukti dari pihak berwenang.

Perdebatan mengenai MBG pun kembali mengarah pada pertanyaan mengenai transparansi anggaran, tanggung jawab penyelenggara, dan perlindungan terhadap penerima manfaat, khususnya anak-anak yang menjadi sasaran utama program tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads