[VIRAL] 73 Akun Diburu!  Palsu Suara AI, Mendes Yandri Laporkan 73 Akun Penyebar Hoaks Penutupan Warung ke Bareskrim Polri

Repelita [Jakarta] - Mohon maaf atas kesalahan format pada keluaran sebelumnya yang menyertakan tag kutipan sistem.

Berikut adalah naskah berita final yang telah dibersihkan dan disusun ulang secara murni tanpa ada sisa artefak teknis, dengan struktur paragraf pendek, rapi, serta sesuai dengan seluruh ketentuan penulisan format Repelita:

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengambil langkah hukum tegas dengan melaporkan peredaran video rekayasa yang mencatut namanya ke Bareskrim Polri.

Laporan terkait dugaan hoaks tersebut telah dilayangkan Yandri ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada 29 Juli 2026.

Pengaduan resmi tersebut didaftarkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber pada penghujung Juli tahun ini menyusul kemunculan konten palsu yang menyebutkan bahwa seluruh warung di perkampungan wajib ditutup akibat kehadiran program Koperasi Desa Merah Putih.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa tim kementerian telah berhasil mendeteksi puluhan akun digital yang aktif menyebarkan rekaman suara palsu tersebut.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid memaparkan bahwa jumlah akun yang terlacak sejauh ini mencapai puluhan dan telah diserahkan sebagai barang bukti penyelidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Taufik di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026.

Pihaknya memastikan bahwa rekaman suara yang beredar luas di tengah masyarakat merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan tingkat tinggi.

Modus operandi tersebut memanfaatkan kecanggihan sistem digital agar tiruan suara sang pejabat tampak identik dengan aslinya padahal beliau tidak pernah mengeluarkan titah semacam itu.

Dewan Penasihat Menteri Desa PDT Juanda menjelaskan kedatangan rombongannya ke gedung kepolisian adalah untuk menanyakan perkembangan laporan yang telah dibuat secara pribadi.

Pihaknya mempercayakan penuh penanganan perkara ini kepada penyidik siber agar bekerja secara profesional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain menyebarkan informasi palsu, narasi buatan tersebut dinilai telah menyerang kehormatan serta mencemarkan nama baik pejabat negara yang bersangkutan.

Kementerian secara tegas membantah rumor penutupan warung karena substansi program koperasi justru berbanding terbalik dengan isu miring yang diembuskan pihak tidak bertanggung jawab.

Kehadiran program tersebut justru diarahkan untuk merangkul serta mendongkrak omzet pedagang kecil ketimbang mematikan sumber pencaharian warga lokal.

Puluhan akun media sosial yang menjadi sarana penyebaran hoaks tersebut mencakup berbagai platform digital populer mulai dari TikTok, Facebook, hingga YouTube.

Identitas para pemilik akun masih dirahasiakan demi kepentingan pengembangan materi penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Pihak kementerian menyatakan kesiapan penuh untuk mengikuti seluruh rangkaian proses hukum apabila sewaktu-waktu dimintai keterangan lanjutan oleh penyidik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok