Repelita Jakarta - Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia semakin menemui titik terang setelah loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Dede Budhyarto, menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah final menyusul pertemuan empat mata antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.
ADVERTISEMENT
Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya pada Rabu (11/11/2026), Dede memberikan konfirmasi tegas mengenai kepastian mundurnya putra sulung Joko Widodo dari kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
"FIX 100%, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, MENGUNDURKAN DIRI", ujar Dede dilansir dari akun X pribadinya, Rabu (11/11/2026).
Keputusan politik tersebut diambil setelah berlangsungnya pertemuan mendadak di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tingkat tinggi itu digelar sesaat setelah Presiden Prabowo Subianto mendarat di ibu kota usai merampungkan agenda kunjungan kerja di Provinsi Aceh untuk meresmikan Masjid Giok Baitul A’la, Sekolah Rakyat, serta menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer.
Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi turut mengonfirmasi kebenaran informasi peletakan jabatan Gibran saat dimintai keterangan secara terpisah.
"Betul," kata Budi Arie dalam pesan singkat, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sebagaimana diketahui, tanda-tanda mundurnya Gibran sudah mulai terlihat sejak Selasa (10/11/2026) ketika ia menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan selama dua setengah jam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa salah satu pokok bahasan dalam pertemuan tertutup di Istana tersebut adalah keinginan Gibran untuk meletakkan jabatannya.
"Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," jelasnya.
Walaupun Presiden Prabowo kala itu sempat memberi saran agar Gibran tetap menempuh jalur hukum, Gibran sebelumnya sempat menyatakan kesiapannya untuk mengikuti masukan tersebut demi membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," tutur Gibran di Istana Wakil Presiden.
Kendati demikian, derasnya tekanan politik di parlemen serta pertemuan lanjutan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu sore akhirnya memfinalisasi keputusan pengunduran diri Gibran secara resmi.
Mengacu pada aturan konstitusi dalam Pasal 8 UUD 1945, kekosongan posisi wakil presiden selanjutnya akan diproses melalui pengajuan dua nama kandidat pengganti oleh presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih dalam sidang paripurna selambat-lambatnya dalam tenggat waktu 60 hari.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
