Repelita Jakarta - Kemelut panas yang melanda Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mendadak terbongkar secara gamblang di hadapan para wakil rakyat.
Tabiat asli pemimpin tertinggi kampus islam negeri tersebut diungkap secara terbuka oleh anak buahnya dalam agenda resmi parlemen pusat.
ADVERTISEMENT
Rapat dengar pendapat yang dihelat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu berlangsung pada hari Senin tanggal 21 September 2026.
Forum penting tersebut sengaja digelar guna menyikapi situasi krisis serta gelombang protes masif yang menuntut pencopotan pimpinan tertinggi universitas.
Pihak perwakilan sivitas akademika yang hadir langsung membeberkan berbagai dugaan kejanggalan struktural di lingkungan perguruan tinggi negeri tersebut.
Kepala Bagian Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Ahmad Firdausi, menyoroti penunjukan rektor yang dinilai sarat akan keanehan administratif.
Pejabat petahana yang telah memimpin selama periode sebelumnya tiba-tiba diangkat kembali menjadi pelaksana tugas sebelum akhirnya resmi dilantik ulang.
“Saat ini teman-teman mahasiswa kami di kampus UINSA juga sedang melakukan aksi penolakan (rektor) mulai hari Rabu (16/9/2026) hingga hari ini. Tingkat tensi teman-teman mahasiswa itu semakin meninggi, pagi ini terjadi penyegelan akses masuk dan keluar kampus. Nah, kami datang ini untuk menyampaikan aspirasi kami bahwa saat ini di kampus situasinya sedang tidak sangat tidak kondisif,” ujar Ahmad dalam forum terhormat itu seperti dikutip dari siaran kanal YouTube TVR Parlemen.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan sang rektor selama masa jabatan sebelumnya cenderung otoriter serta kerap menimbulkan ketakutan.
“Model kepemimpinan beliau emosional, otoriter, kesalahan-kesalahan yang semestinya bisa diomong baik-baik, harus diselesaikan dengan BAP dan sanksi-sanksi administrasi misalkan harus dilaporkan ke Inspektorat dan sebagainya,” ungkapnya.
Selain masalah tekanan mental, berbagai kebijakan pengelolaan keuangan serta transparansi unit pengumpul zakat turut dituding bermasalah.
Penetapan keringanan biaya kuliah hingga lonjakan kuota penerimaan mahasiswa baru tanpa dukungan infrastruktur memadai juga menjadi sorotan tajam.
Bahkan, proses rekrutmen struktural fakultas kedokteran dituding melanggar regulasi karena mendudukkan pegawai non-PNS pada posisi strategis.
“Misalkan misalkan terkait dengan tata kelola Fakultas Kedokteran yang rekrutmen pimpinan fakultasnya melanggar peraturan. Kami sebagai institusi negara mensyaratkan bahwa pimpinan fakultas itu berstatus sebagai PNS, tapi saat ini mulai dekan, wakil dekan, sampai kaprodinya bukan PNS,” paparnya.
Sikap anti-kritik dari pucuk pimpinan universitas juga dirasakan langsung oleh para bawahan dalam setiap kegiatan koordinasi resmi.
“Misalnya kita kan ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ), misal ada satu guru besar yang tidak berdonasi itu di setiap kegiatan rapat pimpinan, wisuda, dan lainnya pasti disampaikan dan disindir di ruang publik,” ucapnya.
Keterangan senada turut diperkuat oleh pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Masruhan, yang menilai suasana kerja selalu diliputi amarah.
“Sunday meeting itu pun yang hadir dekan-dekan ya enggak lepas dari kemarahan. Saya beberapa kali mengikuti pertemuan seluruh pejabat struktural dalam sambutannya diwarnai oleh kemarahan,” ungkap Masruhan.
Ia menambahkan bahwa proses pengambilan keputusan strategis kerap dilakukan sepihak tanpa melibatkan senat akademik maupun unsur pimpinan di bawahnya.
“Jadi tidak sedikit kegiatan dan kebijakan yang diambil oleh rektor, kami tidak tahu. Padahal mestinya harus minta persetujuan senat akademik dalam konteks pendidikannya mesti harus mendapatkan itu. Jadi transparansi dalam kebijakan seringkali tidak dilakukan dengan baik,” paparnya.
Tekanan psikologis tersebut diklaim membuat jajaran birokrasi bawahannya bekerja dalam bayang-bayang ketakutan tanpa orientasi visi misi yang jelas.
“Akhirnya semua kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin di bawahnya bukan dalam konteks bagaimana wujudkan visi misinya, tapi asal jalan. Kalau asal jalan kan enggak mungkin bisa tercapai sebaik-baiknya,” ujarnya.
Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan iklim intelektual serta mengancam kelangsungan aktivitas akademik ribuan mahasiswa di kampus islam negeri itu.
“Mungkin itu yang paling banyak saya alami dan itu berdampak pada kondisi yang tidak kondusif bagi terwujudnya armosfir akademik di UIN nampel Surabaya. Ini kalau dibiarkan tentu berbahaya,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
