Repelita Jakarta - Kritik tajam mengenai kebijakan alokasi anggaran belanja di sektor pendidikan nasional oleh pemerintah saat ini memicu reaksi keras di media sosial.
ADVERTISEMENT
Kebijakan pelipatgandaan pagu dana operasional yang diumumkan langsung oleh kepala negara dinilai kurang memiliki landasan kalkulasi rasional yang matang.
Langkah penganggaran tersebut dipandang rawan penyimpangan dan berpotensi membebani kapasitas keuangan negara di tengah situasi transisi pemerintahan.
Informasi tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @rajaaliu2027 pada November 2026.
Melalui saluran komunikasi digital itu, ia menyoroti rekaman pidato resmi Presiden Prabowo Subianto yang disiarkan di beberapa forum kenegaraan.
Potongan video pertama merujuk pada sambutan presiden dalam acara penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (23/6/2026).
Sedangkan rekaman video kedua memuat arahan kepala negara pada momen pembekalan atau konsolidasi bersama para pejabat pemerintahan yang berlangsung Sabtu (18/10/2025).
Analis amatir tersebut kemudian membandingkan basis data guru nasional versi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berada di kisaran jutaan jiwa.
Ia mengkritik keputusan penguasa yang meloloskan alokasi dana operasional sebesar sepuluh triliun rupiah dari nominal awal yang diusulkan bawahan.
Unggahan akun @rajaaliu2027 menuliskan pendapatnya, "Guru di Indonesia jumlahnya menurut kemendikdasmen di angka 3,47 juta. Kita bulatkan saja menjadi 4 juta. Itu anak buahnya minta anggaran 5T (yang pasti itu sudah anggaran MarkUp), ehh, malah dikasih 10T. Bayangkan 5 Triliun diberikan pada 4juta guru itu. Minimal ada 1 bulan guru dapat hibah 1.250.000 !".
Pihak netizen memandang surplus dana hibah bernilai triliunan tersebut mestinya dapat dialirkan secara langsung guna mendongkrak kesejahteraan tenaga pendidik.
Penyusunan anggaran yang terkesan longgar dinilai memperlihatkan adanya tata kelola birokrasi yang kurang efisien di bawah kendali kabinet baru.
Diskursus mengenai transparansi alokasi dana APBN ini diharapkan dapat mendorong lembaga legislatif untuk memperketat fungsi pengawasan anggaran pendidikan.
Masyarakat virtual berharap agar setiap keputusan penganggaran strategis ke depan dapat berorientasi penuh pada akuntabilitas serta keadilan bagi guru di lapangan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
