Repelita Jakarta - Imbauan agar segenap lapisan elemen masyarakat tidak terikat dalam pusaran polemik politik yang menyasar kedudukan wakil kepala negara mengemuka.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie meminta publik untuk menganalisis berbagai kontroversi kenegaraan secara proporsional dari sudut pandang yang luas.
ADVERTISEMENT
Langkah tersebut dinilai penting agar energi kolektif bangsa tidak terkuras habis hanya untuk memperdebatkan dinamika keabsahan berkas kelulusan yang beredar.
Ulasan tata negara serta pandangan sosiologis ini dipaparkan secara resmi oleh sang pakar hukum kebangsaan pada Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, perdebatan panjang mengenai status dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya akan membuang waktu produktif warga.
"Ini sekali lagi permainan bernegara ya, gak usah baper gitu loh. Lihat dengan helikopter view semua persoalan, oh ini tuh gitu jadi kecil," ujar Jimly, dikutip Jumat (6/11/2026).
Ia menyayangkan jika atensi publik secara masif terus tersedot oleh akumulasi rasa tidak suka terhadap figur pemimpin eksekutif bersangkutan.
"Ada orang ngabisin waktunya ngurusin urusan ijazah misalnya gitu loh. Jadi ini ngabisin waktu," tambahnya.
Jimly mengingatkan bahwa hasil akhir kontestasi politik masa lalu telah menempatkan sang tokoh secara legal formal di pucuk kepemimpinan nasional.
Masyarakat virtual diimbau menerima realitas politik tersebut dan menyalurkan hak koreksi mereka melalui mekanisme kepemiluan resmi di masa mendatang.
"Ada yang masih kecewa kepada Gibran, terus lah bagaimana, dia udah jadi wapres ya kan, terserah Anda setuju, tidak setuju dan apa, milih, tidak milih kan dia udah jadi wapres, and jadi wapres sampai 2029," ucapnya.
Ketidakpuasan terhadap pimpinan nasional saat ini disarankan untuk diekspresikan secara konstitusional dengan menggunakan hak pilih pada momentum pemilu berikutnya.
Langkah politis tersebut dinilai jauh lebih elegan ketimbang terus-menerus terjebak dalam polusi kegaduhan yang tidak produktif bagi pembangunan.
"Nanti jangan dipilih lagi kalau nggak mau gitu," tukasnya memberikan solusi praktis dalam berdemokrasi.
Di sisi lain, dirinya tidak memungkiri bahwa skema pemberhentian jabatan di tengah jalan sepenuhnya diatur dalam koridor konstitusi tata negara.
"Kalau mau diberhentiin sekarang, ya bisa, gampang sekali, cari alasan, cari pasal, gampang," jelasnya.
Kendati demikian, kalkulasi politik di tingkat parlemen saat ini dinilai mustahil untuk meloloskan persyaratan ambang batas pengajuan pemakzulan.
Konfigurasi kekuatan fraksi pendukung kabinet yang menguasai mayoritas kursi legislatif menjadi benteng pertahanan yang sangat kokoh bagi wakil presiden.
"Tapi proses politiknya, ya nggak mungkin," katanya.
"Tapi syaratnya 2 per 3 yang di DPR itu dengan koalisi 80 persen, kan nggak mungkin. Tidak mungkin," terangnya memetakan kekuatan parpol.
Satu-satunya skenario yang dinilai berpeluang mengubah peta geopolitik pemberhentian tersebut murni harus bersumber dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau misalnya inisiatifnya dari presiden sendiri, nah itu mungkin," tegas Jimly Asshiddiqie.
Namun, ia meragukan kemungkinan sang kepala negara bakal mengamputasi pasangannya sendiri yang dipilih secara sadar dalam kontestasi pemilu lalu.
"Tapi apa mungkin presiden mau memberhentikan wakilnya sendiri, sedangkan dia sendiri yang minta. Supaya Gibran menjadi wakilnya dia," timpalnya.
Langkah penunjukan tersebut diidentifikasi memiliki keterikatan historis yang kuat dengan komitmen politik bersama Presiden ketujuh RI Joko Widodo.
"Mintanya pun kepada Pak Jokowi waktu itu masih presiden. Jadi tidak mungkin," pungkasnya di akhir ulasan materi ketatanegaraan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
