Repelita Jakarta - Gerakan penolakan dari berbagai aliansi tokoh kemasyarakatan siber terkait adanya ancaman terhadap kedaulatan informasi nasional kian meluas.
Aksi penyampaian pendapat di muka umum tersebut diluncurkan secara terbuka melalui pelaksanaan agenda konferensi pers bersama oleh para aktivis pejuang keadilan.
ADVERTISEMENT
Langkah penegasan dari barisan purnawirawan tentara bersama elemen sipil ini disiarkan secara resmi melalui tayangan digital di kanal YouTube Bang Edy Channel.
Koordinator lapangan menegaskan amanat konstitusi bahwa kedaulatan tertinggi negara seutuhnya berada di tangan rakyat dan bukan milik dinasti keluarga tertentu.
Pertemuan strategis tersebut dirancang khusus guna merumuskan dua nota tuntutan hukum konstitusional yang ditujukan kepada lembaga tinggi pemegang otoritas kebijakan.
"dalam rangka pengusiran Gibran bukan wakil presiden ya tapi Gibran itu 90 hari dari putusan yang saya terima berikut saya" kata Subhan Palal.
"lampirkan invoice penagihan uang yang dia sudah pakai saya sudah buat invoice-nya ya ini uang negara jadi sekitar R50 miliar" sebut Subhan Palal.
"bahwa adanya penyadapan terhadap Presiden kami ingin menyatakan bahwa ini adalah makar ini jangan dicari-cari lagi alternatif ee apa namanya" jelas Marwan Batubara.
"ee menyebut bahwa ini bukan makar yang kedua kalau makar itu sebenarnya hukumnya hukum hukum mati tadi sudah disampaikan secara" desak Marwan Batubara.
"terbuka otaknya Jokowi betul salah satu salah satu banyak" tegas pimpinan sidang dalam video tersebut pada sore hari ini.
Aliansi gerakan kemasyarakatan meminta pemerintah bertindak responsif serta tidak berkompromi terhadap faksi siber gelap yang mengancam keselamatan kepala negara.
Pengawalan ketat terhadap proses penegakan hukum siber ini dinilai krusial guna mengantisipasi adanya intervensi politik dari kelompok loyalis penguasa lama.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
