Repelita [Jakarta] - Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya membeberkan klarifikasi terkait kehebohan karya ilmiah Program Makan Bergizi Gratis yang mengusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk Penghargaan Nobel Perdamaian 2026.
Langkah ini diambil setelah naskah akademis tersebut menjadi sorotan luas karena mencantumkan Kepala Negara sebagai salah satu jajaran penulisnya.
ADVERTISEMENT
Klarifikasi disampaikan Berly melalui unggahan pada akun media sosial X miliknya menyusul konfirmasi dari pihak yang merancang usulan tersebut.
"Sudah ada klarifikasi dari orang yg cantumkan nama Presiden Prabowo sbg penulis paper ttg MBG dan menominasikan ke seleksi Nobel Perdamaian," tulis Berly.
Ia menegaskan terdapat dua hal krusial yang patut digarisbawahi oleh publik dari pernyataan klarifikasi yang disampaikan penggagas naskah.
Hal pertama yakni pencantuman nama Kepala Negara dilakukan tanpa adanya perizinan maupun persetujuan resmi dari Presiden Prabowo.
Poin kedua menegaskan bahwa instansi Kementerian Dalam Negeri beserta Institut Pemerintahan Dalam Negeri sama sekali tidak memiliki keterlibatan dalam pembuatan dokumen tersebut.
"Point pentingnya (1) tidak pernah izin dan/atau dapat persetujuan Presiden Indonesia dan Presiden Prancis buat cantumkan nama. (2) Kemdagri dan IPDN tidak terlibat," tuturnya.
Sebelumnya naskah setebal 69 halaman mengenai program pemenuhan gizi nasional mendadak viral usai diunggah ke platform akademik online SSRN.
Karya tulis itu memuat nama Presiden Prabowo Subianto di urutan teratas bersama sembilan akademisi dan peneliti lainnya.
Selain persoalan izin, naskah tersebut juga memicu perdebatan netizen akibat dugaan penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam proses penyusunannya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
