Repelita [Jakarta] - Sejumlah pihak menyuarakan urgensi penataan ulang program Sekolah Rakyat agar mampu merangkul lebih banyak anak putus sekolah.
Tujuannya agar program tersebut tidak sekadar menjadi proyek fisik yang hanya menguntungkan kelompok elite.
ADVERTISEMENT
Dalam laporan yang beredar pada Minggu (08/06), murid-murid di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali, tampak antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto.
Para siswa mengungkapkan rasa terima kasih atas fasilitas pendidikan, asrama, serta harapan yang diberikan melalui sekolah tersebut.
Seorang murid di hadapan Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur karena mereka kini merasa memiliki masa depan sebagai bagian dari anak-anak Indonesia.
Para siswa pun berbagi cita-cita, mulai dari menjadi guru tari, pengusaha internasional, hingga menduduki jabatan menteri pendidikan di masa depan.
Presiden Prabowo dalam pesannya menguatkan mental para siswa agar tidak mudah menyerah terhadap keadaan sulit yang dihadapi.
Menurutnya, banyak tokoh sukses lahir dari keluarga prasejahtera, namun mereka tetap gigih, optimistis, dan selalu bergembira dalam menjalani kehidupan.
Presiden menegaskan bahwa di tengah keterbatasan, jika terus mencari hal positif, maka kebaikan akan senantiasa menyertai langkah mereka.
Sekolah Rakyat sendiri adalah inisiatif pendidikan berasrama gratis bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Program ini mulai dirintis pada 14 Juli 2025 dan diresmikan secara nasional oleh Presiden Prabowo pada 12 Januari 2026.
Hingga April 2026, pemerintah mencatat program ini telah menjangkau sekitar 15.000 siswa di 166 titik pada 36 provinsi.
Layanan ini didukung oleh lebih dari 2.500 tenaga pendidik serta kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi nasional.
Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029 dengan kapasitas total 500.000 peserta didik di seluruh penjuru tanah air.
Namun, efektivitas program ini dalam menangani 4 juta anak tidak sekolah masih menuai kritik karena jangkauannya dinilai belum signifikan.
Salah satu kendala di lapangan dialami oleh warga seperti Ina, 51 tahun, di Makassar, yang putrinya putus sekolah karena kendala biaya.
Ina mengaku tidak mengetahui adanya program Sekolah Rakyat karena keterbatasan akses informasi dan minimnya penggunaan gawai.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Abdul Malik, menyatakan bahwa program ini masih terbuka bagi anak-anak usia sekolah.
Malik menyebutkan bahwa selama calon siswa berasal dari keluarga desil satu atau dua, mereka tetap dapat diterima sesuai batasan usia yang ditentukan.
Di Sulawesi Selatan sendiri telah berdiri 10 Sekolah Rakyat, dan rencananya akan ditambah delapan unit lagi hingga Juni 2027.
Meski antusiasme warga tinggi, Malik mengakui banyak calon pendaftar yang tidak memenuhi kriteria keluarga miskin atau miskin ekstrem yang ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, tantangan berbeda muncul di Kota Kediri, Jawa Timur, di mana sebagian warga justru menolak mendaftarkan anaknya ke Sekolah Rakyat.
Salah satunya adalah Kusmiati, seorang ibu tunggal yang lebih memilih putrinya menempuh pendidikan di SMPN 3 Kediri melalui jalur afirmasi.
Alasannya, sang putri ingin tetap tinggal di rumah untuk membantu ibunya berjualan donat daripada harus masuk ke sistem asrama.
Ketua RT setempat, Hartini, mengungkapkan bahwa keengganan warga banyak dipicu oleh sistem asrama yang memisahkan anak dari keluarganya.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttakin, menyatakan pihaknya menghormati pilihan warga dan tidak bisa memaksakan mereka masuk ke Sekolah Rakyat.
Imam menambahkan, meskipun pembangunan fisik sekolah di Kelurahan Lirboyo sudah mencapai 90 persen, realisasi pendaftaran siswa baru masih di bawah target.
Secara nasional, program ini menyerap anggaran Rp24,9 triliun, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk pembangunan fisik sebesar Rp20 triliun.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Abdullah Ubaid Matraji, menilai alokasi anggaran tersebut sebagai bentuk pemborosan yang tidak efisien.
Ubaid mengkhawatirkan proses pengadaan barang dan jasa pada proyek fisik ini rentan terhadap praktik yang tidak wajar dan hanya menjadi kosmetik bagi kelompok elite.
Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya bisa menjangkau jutaan siswa jika dialokasikan langsung untuk biaya pendidikan reguler bagi anak-anak prasejahtera.
Pengamat kebijakan publik dari The PRAKARSA, Ah Maftuchan, menyoroti bahwa program ini berdiri di luar sistem pendidikan nasional.
Maftuchan menganggap pendekatan yang digunakan bersifat respons darurat, padahal pendidikan membutuhkan strategi jangka menengah dan panjang yang terintegrasi.
Ia juga memperingatkan adanya potensi risiko tata kelola anggaran yang tidak transparan seperti yang terjadi pada program pemerintah lainnya.
Oleh karena itu, ia mendorong Kementerian Sosial selaku pelaksana teknis untuk memastikan pengelolaan dana dilakukan secara akuntabel dan terbuka.
Sejumlah usulan pembenahan pun muncul, seperti memanfaatkan gedung sekolah yang tidak terpakai atau mengintegrasikan program dengan pesantren yang sudah ada.
Alih-alih membangun infrastruktur baru secara masif, pemerintah disarankan untuk meningkatkan kualitas sekolah umum agar lebih inklusif bagi keluarga tidak mampu.
Desain program Sekolah Rakyat perlu ditata ulang dengan mengintegrasikan sistemnya ke dalam koridor pendidikan nasional yang berkelanjutan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
